DPRD Kukar Gelar RDP Terakhir Perjuangkan P3K Optimalisasi
RDP Komisi I DPRD Kukar membahas optimalisasi P3K.(Sumber : Andri/Headline)
HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) optimalisasi, Kamis (12/11/2026). RDP ini sudah beberapa kali dilakukan.
Rapat dipimpin Ketua Komisi I Desman Minang Endianto di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar. Pembahasan difokuskan pada tindak lanjut permasalahan penempatan P3K optimalisasi sekaligus mencari solusi atas aspirasi pegawai yang menilai lokasi penugasan belum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.
“Semoga ini RDP terakhir dan persoalan optimalisasi P3K selesai,” tegas Desman.
Desman mengatakan, DPRD Kukar berkomitmen mengawal penyelesaian persoalan tersebut agar ditindaklanjuti serius oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait.
Menurut dia, hasil konsultasi DPRD Kukar dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelumnya menyebutkan bahwa penataan maupun pemetaan ulang penempatan P3K dimungkinkan. Syaratnya, tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, kebutuhan organisasi, kualifikasi pendidikan, dan fungsi jabatan.
Persoalan yang muncul akibat penempatan juga bisa menjadi bahan pertimbangan penataan ulang. Namun, proses itu harus menjaga keberlangsungan pelayanan publik.
“Yang terpenting pelayanan publik tetap berjalan. Kasihan masyarakat kalau pelayanan publik sampai berhenti,” jelasnya.
Desman menegaskan, Komisi I akan mengawal proses tersebut hingga tuntas. Ia berharap tindak lanjut pemerintah daerah dapat memberikan kepastian penempatan bagi P3K optimalisasi dengan tetap mengedepankan kebutuhan organisasi dan kualitas pelayanan publik.
Rapat juga diikuti perwakilan BKN melalui Zoom, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, anggota DPRD Kukar, serta perwakilan P3K optimalisasi.
Perwakilan Direktorat Perencanaan Kebutuhan ASN BKN, Nita, menjelaskan bahwa tidak semua P3K bisa dipindahkan. Menurut dia, harus ada arahan yang jelas sesuai kapasitas, pendidikan, dan kebutuhan lembaga.
“Kalau ada yang mau ditukar antardaerah, itu lebih bagus. Pindah tugas juga harus persetujuan bupati,” tegasnya.
Dalam pembahasan, Bagian Organisasi Setkab Kukar menyampaikan rencana penyelesaian pemetaan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK). Bagian ini juga menyiapkan opsi kebijakan kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) sebagai salah satu alternatif penataan pola kerja.
Pemetaan anjab-ABK dan opsi WFA ditargetkan rampung hingga akhir November 2026. Hasilnya akan ditindaklanjuti BKPSDM Kukar sebagai bahan penataan penempatan P3K optimalisasi. “Kami ini tetap memperjuangkan P3K sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku,” ucap Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setkab Kukar Pipin Indrayani. (Andri/Advertorial)
Pos terkait
Pos Terbaru
