Ketua DPRD Kukar Usul Pandu Tunda Khusus di Perairan Mahakam Desa Batuq, Muara Muntai

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG– Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, Ahmad Yani mengusulkan pemberlakuan pandu tunda khusus di perairan Sungai Mahakam, Desa Batuq, Kecamatan Muara Muntai. Usul itu disampaikan demi keselamatan pelayaran dan warga desa.

Hal itu disampaikan Yani saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak terkait di ruang Badan Musyawarah (Banmus) Sekretariat DPRD Kukar, Kamis (12/11/2026). Ia didampingi anggota DPRD Kukar, Eko Wulandanu.

“RDP kali ini membahas keselamatan pelayaran dan rencana pemanduan/penundaan kapal di perairan Desa Batuq,” kata Yani.

Yani menjelaskan, persoalan ini muncul karena banyak kapal tongkang melintas di perairan Desa Batuq tanpa pemanduan dan penundaan. Kondisi tersebut membuat warga desa rawan mengalami kecelakaan. “Bahkan jalan desa sudah longsor dan pernah terjadi kecelakaan, kapal menabrak usaha perikanan masyarakat,” ujarnya.

Yani menyebutkan, kewenangan pemanduan selama ini berada di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda. Ia meminta KSOP memberikan izin usaha pandu tunda kepada Perusahaan Daerah (Perusda) Tunggang Parangan (TP), yang memiliki unit usaha pandu tunda di perairan Mahakam.

Alternatif lain, kata dia, KSOP dapat langsung memberikan kewenangan kepada kelompok masyarakat atau pemerintah desa (pemdes) untuk menjalankan usaha pandu tunda. “Selain keselamatan terjaga, pemerintah desa juga akan mendapat pendapatan asli desa (PADes),” ungkap Yani.

Yani meyakini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengizinkan apabila KSOP bermitra dengan pihak-pihak tersebut. Menurut dia, Kemenhub telah memberikan arahan soal pemberlakuan pandu khusus atau luar biasa di Desa Batuq.

“Kan banyak juga kapal yang lewat di situ. Ini anggap saja membantu masyarakat merawat aset desa yang bersumber dari usaha pandu tunda kapal,” kata dia.

Ia berharap tidak ada lagi warga yang kecewa terhadap aktivitas perusahaan yang melintasi perairan desa. Izin pandu khusus, baik melalui Perusda TP maupun kelompok masyarakat, diharapkan segera diberlakukan. “Ini demi keselamatan, makanya perlu penataan pandu tunda di sana,” tegas Yani. (Andri/advertorial)