src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js"> Komisi IV DPRD Kukar Soroti Keterlambatan Insentif Guru Honorer dan Guru Madrasah

Komisi IV DPRD Kukar Soroti Keterlambatan Insentif Guru Honorer dan Guru Madrasah

waktu baca 2 menit
Kamis, 12 Nov 2026 22:18 41 huldi amal

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti keterlambatan penyaluran insentif bagi guru honorer dan guru madrasah yang berulang. Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruang serba guna Sekretariat DPRD Kukar, Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 10.00 Wita.

RDP tersebut membahas penyaluran dan penetapan insentif bagi guru honorer atau non-aparatur sipil negara (non-ASN) serta guru madrasah.

Rapat dipimpin Ketua Komisi IV Andi Faisal, didampingi anggota Komisi IV Mohammad Idham dan Fatlon Nisa. Hadir pula Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar Pujianto, perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Hukum, Kementerian Agama, serta organisasi profesi guru.

Andi Faisal meminta persoalan ini menjadi bahan evaluasi bersama agar penyaluran insentif pada 2027 berjalan lebih tepat waktu. “Semoga tahun depan tidak ada keterlambatan lagi pencairan insentif,” kata Andi Faisal.

Politikus PDI-P itu juga meminta Disdikbud, selaku pihak yang menyalurkan insentif, memperbaiki kinerjanya agar masalah serupa tidak terulang.

Selain itu, Komisi IV mendorong satuan pendidikan melengkapi berkas administrasi tepat waktu dan memastikan data yang disampaikan sesuai, baik secara elektronik maupun dokumen fisik.

Melalui RDP ini, DPRD Kukar berharap ada kepastian jadwal pencairan insentif dan perbaikan mekanisme administrasi. “DPRD mendukung kesejahteraan tenaga pendidik dan peningkatan kualitas pendidikan di Kukar,” tegas Andi Faisal.

Anggota Komisi IV dari Fraksi PDI-P, Fatlon Nisa, turut menyayangkan keterlambatan yang terulang. Menurut dia, insentif itu sangat dibutuhkan para guru yang telah mengajar di Kukar.

“Kita ingin memajukan pendidikan di Kukar, tapi kesejahteraannya juga harus diperhatikan. Insentif guru jangan sampai telat,” ujarnya.

Pujianto menjelaskan, keterlambatan dipengaruhi proses verifikasi dan validasi data penerima serta penyesuaian anggaran. Insentif periode Juli hingga Oktober 2026 saat ini masih dalam proses penyelesaian administrasi dan pencairan. “Ini masih berproses terus, mudah-mudahan cepat selesai,” kata Pujianto. (Andri/advertorial)

LAINNYA
x