Gibran Mundur dari Wapres, Ini 9 Tahapan Penggantian Wakil Presiden Sesuai UUD 1945

HEADLINEKALTIM.CO, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Jika pengunduran diri Gibran diproses sesuai ketentuan konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menggelar pemilihan wakil presiden baru paling lambat dalam waktu 60 hari.

Dilansir dari detikNews, Rabu (11/11/2026), Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Gibran. Saat dikonfirmasi mengenai kebenaran informasi tersebut, Budi Arie memberikan jawaban singkat.

Baca Juga

2 hari  lalu

Link Daftar Ulang Perlinsos Digital 10 November, Cek Cara Aktivasi IKD

2711 gleadis

“Pokoknya benar,” ujar Budi Arie.

Sebelum kabar pengunduran diri tersebut mencuat, Gibran diketahui telah menemui Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, itu membahas niat Gibran untuk melepaskan jabatan sebagai Wakil Presiden.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut. Menurutnya, pembicaraan antara Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam.

Baca Juga

2 hari  lalu

Kabar Baik! Pemerintah Siapkan Insentif Ini Buat Pekerja di 2027

355 gleadis

“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.

Apabila pengunduran diri tersebut diproses, pergantian Wakil Presiden memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Prosedurnya berbeda dengan pemberhentian presiden atau wakil presiden melalui mekanisme pemakzulan.

9 Tahapan Penggantian Wakil Presiden

Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Berikut mekanisme penggantian apabila Gibran mengundurkan diri:

1. Pengunduran diri Wakil Presiden

Wakil Presiden menyampaikan pengunduran diri sehingga terjadi kekosongan jabatan.

2. MPR menyelenggarakan sidang

Paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan, MPR harus menggelar sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden yang baru.

3. Presiden mengajukan dua nama calon

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan dua kandidat Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Pengajuan tersebut harus disertai dokumen persyaratan dan disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

4. MPR melakukan pemilihan

Dalam sidang paripurna, anggota MPR memilih satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden.

5. Kandidat menyampaikan kesiapan

Kedua calon Wakil Presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan untuk mengikuti pencalonan sebelum proses pemilihan berlangsung.

6. Penetapan Wakil Presiden terpilih

Kandidat yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara ditetapkan sebagai Wakil Presiden.

7. Pemungutan suara ulang

Apabila kedua kandidat memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan harus diulang satu kali.

8. Presiden menentukan pilihan jika hasil tetap imbang

Jika pemungutan suara ulang kembali menghasilkan jumlah suara yang sama, Presiden berwenang memilih salah satu dari kedua kandidat.

9. Pelantikan Wakil Presiden baru

Setelah ditetapkan, MPR melantik kandidat yang terpilih untuk mengisi jabatan Wakil Presiden.

Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 46 dan Pasal 47 UU MD3 serta Pasal 8 ayat 2 UUD 1945.

Prabowo Diminta Ajukan Dua Nama ke MPR

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga telah menjelaskan mekanisme konstitusional apabila Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka benar-benar mengundurkan diri.

Yusril menerangkan, apabila Presiden tidak menolak permohonan pengunduran diri tersebut, harus ada pernyataan tertulis dari Wakil Presiden yang ditujukan kepada MPR.

Selanjutnya, MPR akan menggelar sidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan Wakil Presiden. Setelah itu, lembaga tersebut akan menyurati Presiden Prabowo agar mengajukan dua nama kandidat pengganti Gibran.

“Jadi kalau misalnya (presiden) tidak menolak (permohonan mundur dari wapres) kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ia menambahkan, usulan dua kandidat tersebut harus dilengkapi berkas persyaratan pencalonan sebelum disampaikan kepada MPR.

“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” ujar Yusril.

Setelah menerima usulan dari Presiden, MPR akan melaksanakan pemilihan untuk menentukan Wakil Presiden pengganti. Proses tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 hari sesuai ketentuan konstitusi.

“MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” katanya.

Dengan demikian, pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong tidak dapat dilakukan secara langsung melalui penunjukan Presiden. Prosesnya harus melewati pengajuan dua kandidat, pemilihan oleh MPR, hingga pelantikan sesuai ketentuan perundang-undangan.