HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Sekretaris DPRD Kaltim, Muhammad Ramadhan yang ditunjuk sebagai Pjs Bupati Berau mengaku bahagia atas pengukuhan dirinya, hari ini. Namun, ia juga menganggap jabatan baru yang diberikan kepadanya adalah beban berat.
“Artinya besok kita bisa melaksanakan tugas yang cukup berat tapi harus kita lakukan sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan dan perintah yang tadi disampaikan Pak Gubernur,” ucapnya, usai dilantik Gubernur Kaltim Isran Noor, Sabtu 26 Desember 2020.
Sepeninggal Bupati Muharram yang wafat akibat COVID-19, Ramadhan berjanji akan tetap melaksanakan tugas pemerintahan sesuai aturan.
“Saya pikir berdasarkan pengalaman saya 30 tahun menjadi PNS, Insyaallah tidak ada masalah. Artinya jajaran ke bawah mulai dari Sekda sampai seluruh perangkat daerah melaksanakan tugas-tugASNya yang memang sudah diemban sebagaimana mestinya, kita tinggal mengharmonisasi apa saja yang menjadi persoalan di kabupaten dan akan kita carikan solusinya,” jelas dia.
Terkait Pilkada, Ramadhan siap menjamin kelancarannya. “Kita pastikan, paling tidak kepala daerah atau penjabat sementara ini akan memfasilitasi Pilkada, jadi Insyaallah tidak ada masalah. Bagaimanapun, kemarin setelah meninggalnya almarhum Pak Muharram, pasti ada pengganti dari partai pengusung, kan sudah ada namanya,” ungkapnya.
Disinggung soal tugas di dewan, dia memastikan tetap berjalan seperti biasanya. Menurutnya, akan ada penunjukan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim mengenai pejabat pelaksana harian di Sekretariat DPRD Kaltim.
Sementara, Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Moh. Jauhar Effendi yang dilantik menjadi Penjabat Sementara Bupati Kutai Timur mengatakan akan melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai surat keputusan (SK) Kemendagri dan arahan yang disampaikan Gubernur Kaltim, Isran Noor.
“Pertama, saya akan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan lancar. Kedua, memfasilitasi pelaksanaan Pilkada dan ketiga selaku Ketua Gugus Tugas, harus menjaga agar penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan,” paparnya.
Jauhar juga meminta kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) dapat menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan Pilkada serentak.
Menurut dia, Penjabat Sementara (Pjs) memiliki wewenang memberikan sanksi jika diketahui ada ASN yang tidak taat aturan terutama dalam hal menjaga netralitas di Pilkada.
“”Seluruh ASN harus netral, tidak berpihak ke salah satu Paslon. Ini tugas seluruh ASN untuk memberikan pelayanan agar penyelenggara pemerintahan berjalan sesuai koridor yang ditentukan. Karena kalau tidak dapat menjaga netralitas, tentu ada sanksi. Pjs punya wewenang untuk memberikan sanksi,” pungkasnya.
Kepala Satpol-PP Kaltim, Gede Yusa yang ditunjuk sebagai Pjs Bupati Mahakam Ulu menekankan dirinya akan mengoptimalkan protokol kesehatan di Pilkada 2020.
“”Semua ASN dan pegawai kontrak sudah tahu itu, kita hanya ingatkan kembali karena itu ada regulasi yang sudah mengaturnya bahwa setiap ASN harus netral,” tegasnya.
Gede Yusa juga membeberkan rencana untuk melakukan kunjungan ke Kapolres dan Dandim di Kabupaten Mahakam Ulu. “Senin saya jadwalkan untuk bertemu Kapolres dan Dandim karena mereka mitra kita, saya perlu memperkenalkan diri. Tentu kita bisa mendapat banyak masukan dan dukungan serta saran beliau, kita satukan langkah bersama,” paparnya.
Penulis : Ningsih
