src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Pembukaan Forum Konsultasi Publik (FKP) lima Raperda oleh Ketua DPRD Kukar. (Sumber: Andri)HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) pembahasan lima rancangan peraturan daerah (raperda) di ruang serbaguna Sekretariat DPRD Kukar, Senin (16/11/2026). Forum ini juga menghadirkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar.
“FKP ini sangat penting demi keterbukaan terhadap publik,” kata Yani.
Menurut Yani, FKP melibatkan Kejari sebagai pendamping hukum dalam penyusunan perda. Langkah itu untuk mengantisipasi pelanggaran hukum saat membahas raperda. Kejari memberikan arahan yang diwakili Muhammad Yusran.
“Intinya upaya pendampingan hukum oleh aparat penegak hukum (APH). Hari ini pihak Kejari secara khusus memberikan arahan dan pendampingan,” tegas Yani.
Yani menyebutkan, ada lima raperda yang dibahas. Di antaranya raperda pencabutan Perda Nomor 19 Tahun 1999 tentang pembentukan Kecamatan Sedulang, raperda penyertaan modal pada Graha 165, dan raperda perhubungan terkait pandu tunda di perairan Mahakam yang akan dikelola Perusahaan Daerah (Perusda) Tunggang Parangan. “Kami berharap raperda ini berjalan lancar dan sukses,” ujarnya.
Selain pemaparan hukum dari kejaksaan, setiap ketua panitia khusus (pansus) raperda memaparkan materi masing-masing. Salah satunya Hendra, politikus Gerindra, yang memimpin pansus pencabutan perda tentang Kecamatan Sedulang.
“Pencabutan perda tentang Kecamatan Sedulang sangat penting karena tidak sesuai dengan kondisi terkini,” kata Hendra.
Forum juga dihadiri sejumlah anggota DPRD Kukar, yaitu Wakil Ketua DPRD Junadi dari Fraksi Gerindra; Eko Wulandanu dan Desman Minang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); Erwin dari Fraksi Golkar; Annisa Putri Utami dan Hamdiyah dari Fraksi Nasdem; serta Muhammad Idham dari PKS. Turut hadir Sekretaris DPRD Kukar Lukman, perwakilan kepala dinas, dan kepala desa. (Andri/Advertorial)