src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Ketua BPW KKSS Kaltim M. Ridwan Tassa. (Foto: Retno/Headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kalimantan Timur mulai menyusun langkah untuk memperluas pelayanan kepada anggotanya pada masa kepengurusan 2026–2031. Di bawah kepemimpinan M. Ridwan Tassa, organisasi ini menyiapkan pendataan warga sebagai dasar untuk memetakan kebutuhan sekaligus membantu anggota memperoleh peluang pekerjaan.
Ketua BPW KKSS Kaltim M. Ridwan Tassa mengatakan, pendataan akan dilakukan melalui penyebaran barcode yang dapat digunakan untuk menghimpun informasi warga KKSS. Data tersebut nantinya menjadi acuan organisasi dalam mengenali kondisi anggota, termasuk kebutuhan dan potensi yang dimiliki.
Menurutnya, pendataan tidak sekadar untuk mengetahui jumlah warga yang tergabung dalam organisasi. Informasi mengenai usia dan latar belakang keilmuan anggota juga diperlukan agar KKSS dapat mengupayakan bantuan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Salah satu bentuk pelayanan yang disiapkan adalah membantu menghubungkan anggota dengan peluang pekerjaan berdasarkan kemampuan dan kapasitas keilmuan mereka.
“Tidak hanya bantuan sosial, KKSS juga akan berupaya membantu warga mendapatkan pekerjaan sesuai dengan usia dan kapasitas keilmuan yang dimiliki,” kata Ridwan usai pelantikan dan pengukuhan Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPW KKSS) Kalimantan Timur periode 2026–2031 resmi dikukuhkan di GOR Segiri Samarinda, Senin, 16 November 2026.
Ia menjelaskan, program tersebut akan dijalankan dengan melibatkan unsur kepengurusan yang telah dikukuhkan. Struktur BPW KKSS Kaltim periode 2026–2031 melibatkan lebih dari 400 pengurus, yang terdiri dari 36 pilar dan badan otonom.
Sejumlah unsur di dalamnya antara lain Ikatan Wanita Sulawesi Selatan (IWSS), Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Indonesia (IKAMI), lembaga bantuan hukum, serta kelompok organisasi lainnya. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan KKSS kepada anggotanya.
Di samping itu, Ridwan mengingatkan agar keberadaan KKSS tidak membuat warganya merasa terpisah dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Ia menilai, anggota KKSS yang menetap di Kaltim juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerukunan dan ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Hal yang lebih penting adalah kemampuan menjaga kerukunan dengan masyarakat lain serta mengambil bagian dalam pembangunan Kalimantan Timur,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya memegang prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Menurut Ridwan, warga KKSS harus menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat Kaltim, bukan membatasi identitas dan pergaulan hanya pada komunitas asal.
“Kita ini warga Kalimantan Timur, masyarakat Kalimantan Timur, bukan masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi kita harus membangun Kalimantan Timur ini, berkontribusi pada pembangunan di Kalimantan Timur ini,” tutup Ridwan. (Retno)