src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js"> Gedung Pandurata RSUD AWS Ditarget Rampung Desember 2026, Beroperasi Medio 2027

Gedung Pandurata RSUD AWS Ditarget Rampung Desember 2026, Beroperasi Medio 2027

waktu baca 4 menit
Rabu, 18 Nov 2026 19:47 19 huldi amal

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Pembangunan Gedung Pandurata di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda ditargetkan rampung pada 31 Desember 2026. Meski begitu, gedung tersebut belum bisa langsung difungsikan karena masih membutuhkan kelengkapan alat kesehatan, interior, dan furnitur untuk menunjang pelayanan.

Hal itu menjadi salah satu pembahasan saat Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan lapangan untuk memantau kesiapan layanan kesehatan di Gedung Pandurata, Rabu, 18 November 2026.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, mengatakan pihaknya optimistis pekerjaan konstruksi dapat diselesaikan sesuai target. Ia menjelaskan, pembangunan gedung tersebut sejak awal direncanakan berlangsung selama tiga tahun sehingga penyelesaian pada akhir 2026 masih sesuai jadwal awal.

Namun, selama proses pembangunan terdapat sejumlah bagian yang harus disesuaikan. Di antaranya pintu dan koridor bangunan yang dinilai perlu mengikuti kebutuhan operasional rumah sakit. Darlis menilai hal tersebut menjadi evaluasi, terutama terkait koordinasi antara pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan fisik dan pengguna gedung, yakni RSUD AWS.

“Perencanaan harus lebih matang. Harus ada komunikasi yang baik antara penanggung jawab fisik dengan user. Penanggung jawabnya PU, kemudian user-nya AWS,” ujar Darlis.

Untuk anggaran pembangunan, ia menyebut nilainya berada di kisaran Rp400 miliar. Meski terdapat penyesuaian selama pengerjaan, Darlis menyampaikan optimismenya bahwa total anggaran tetap mengacu pada perencanaan awal dan tidak melampaui nilai yang telah disiapkan.

Selain konstruksi, Komisi IV turut menyoroti pengadaan alat kesehatan, khususnya mesin Magnetic Resonance Imaging (MRI). Sempat muncul polemik mengenai spesifikasi mesin, terutama ukuran bore atau diameter lubang pemindai yang akan digunakan.

Sejak awal terdapat pilihan ukuran bore 60 sentimeter dan 70 sentimeter. Pilihan yang diambil adalah ukuran 60 sentimeter, sehingga ia menilai persoalan perbedaan spesifikasi tersebut perlu dipahami berdasarkan kebutuhan penggunaan alat. “Memang dari awal ditawarkan antara bore 60 dan 70. Yang diambil adalah 60. Jadi, sepertinya sudah jelas,” katanya.

Persoalan lain justru muncul pada proses pemasangan MRI. Ukuran dan bobot alat yang besar membuatnya tidak dapat dimasukkan melalui akses yang sebelumnya direncanakan. Karena itu, sebagian dinding bangunan harus dibuka dari samping sebagai jalur masuk mesin.

Darlis menyebut pihak Dinas Pekerjaan Umum telah menjamin penyesuaian tersebut tidak akan menambah beban anggaran kontraktor. Tanggung jawab pemasangan hingga alat berada di ruangannya menjadi kewajiban pemilik barang. “Pihak PU sudah menjamin tidak ada penambahan anggaran untuk kontraktor. Itu tanggung jawab pemilik barang MRI,” jelasnya.

Darlis juga mengingatkan agar kemegahan bangunan diimbangi kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan alat kesehatan. Ia menyampaikan, pihak manajemen RSUD AWS telah menjelaskan bahwa ketersediaan SDM dinilai lebih dari cukup untuk mengoperasikan gedung tersebut.

Sementara untuk alat kesehatan, kebutuhan yang diperkirakan mencapai Rp150 miliar belum seluruhnya terpenuhi. Dari jumlah tersebut, anggaran yang tersedia disebut baru sekitar Rp90 miliar sehingga masih terdapat kekurangan sekitar Rp60 miliar.

Kekurangan itu diharapkan dapat dibahas dalam APBD Perubahan 2027. Selain alkes, gedung juga masih membutuhkan penyelesaian interior, tempat tidur pasien, dan sarana pendukung lainnya sebelum dapat digunakan.

“Jadi, tidak bisa begitu serah terima 31 Desember langsung beroperasi. Mereka memperkirakan akan beroperasi pertengahan 2027,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan pembangunan Gedung Pandurata telah berjalan selama tiga tahun anggaran. Ia menyebut kontraktor pada dasarnya mengerjakan proyek sesuai perencanaan awal. Namun, perubahan regulasi dan kebutuhan fungsional rumah sakit membuat sejumlah bagian perlu disesuaikan.

Penyelesaian gedung tidak cukup hanya memenuhi aspek konstruksi. Bangunan juga harus sesuai standar kesehatan dan kebutuhan akreditasi rumah sakit agar dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Untuk itu, Dinkes melibatkan tim guna mengevaluasi bagian-bagian bangunan yang perlu diperbaiki. Penyesuaian mencakup pintu, panel listrik, alur pelayanan, hingga fasilitas lain yang berkaitan dengan fungsi ruangan.

“Kami ingin pada perbaikan terakhir ini jangan hanya selesai secara konstruksi, tetapi juga memenuhi standar. Tim diminta memastikan bagian mana saja yang perlu diperbaiki,” jelas Andi.

Ditambahkannya, pemenuhan alat kesehatan masih menjadi pekerjaan lanjutan. Dalam keterangannya, Andi menyebut anggaran alkes yang tersedia dan direncanakan mencapai sekitar Rp143 miliar, berasal dari perhitungan Rp95 miliar ditambah Rp48 miliar.

Jumlah tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan awal untuk mengoperasikan Gedung Pandurata. Meski demikian, pengadaan alat kesehatan tetap akan dilanjutkan agar fasilitas pelayanan dapat dilengkapi secara bertahap.

Selain alkes, kebutuhan interior dan furnitur juga belum dapat diselesaikan tahun ini. Andi menjelaskan, pengadaan interior menggunakan dana Badan Layanan Umum (BLU) rumah sakit. Karena waktu pelaksanaan terbatas, perencanaannya disiapkan pada tahun ini agar pengerjaan dapat dilakukan pada awal 2027.

Dengan demikian, setelah konstruksi rampung, masih ada tahapan penataan ruangan dan penempatan peralatan sebelum gedung siap menerima pasien. Beberapa alat, seperti MRI, juga membutuhkan instalasi khusus karena ukuran dan bobotnya.

Andi berharap seluruh pekerjaan konstruksi dapat diselesaikan pada akhir 2026. Sementara pemenuhan peralatan dan fasilitas pendukung dilanjutkan pada tahun berikutnya, sehingga Gedung Pandurata paling tidak dapat mulai difungsikan pada pertengahan 2027. “Paling tidak di pertengahan 2027 itu sudah bisa kita fungsikan terkait dengan pemanfaatan Gedung Pandurata,” demikian Andi Muhammad Ishak. (Retno)

LAINNYA
x