src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
RDP DPRD Kukar yang melibatkan kepala desa terkait sengketa dengan eks Kalpataru Group di ruang Banmus DPRD Kukar, Kamis (19/11/2026). (Dok. Andri/Headline)HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, mengundang sejumlah kepala desa (kades) dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas penyelesaian sengketa dengan eks Kalpataru Group.
RDP digelar di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Kamis (19/11/2026), dan dipimpin Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani. Kades yang diundang berasal dari desa-desa yang wilayahnya masuk dalam hak guna usaha (HGU) perusahaan tersebut.
“Kita undang kades-kades ikuti RDP kali ini karena persoalan yang dihadapi masyarakatnya terkait HGU Kalpataru Group,” kata Yani.
Yani menyebut, izin operasional Kalpataru Group telah dicabut pemerintah dan perusahaan dinyatakan pailit. Saat ini, kurator menangani pengambilalihan dan pengelolaan asetnya. Namun, di lapangan muncul benturan dengan masyarakat yang sudah lama menggarap lahan. “Kurator juga harusnya berkoordinasi dulu dengan pemerintah desa dan kecamatan,” ujarnya.
Menurut Yani, koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan penting karena masyarakat setempat lebih mengetahui batas antara lahan warga dan HGU eks Kalpataru. Kurator yang mengatasnamakan perusahaan, kata dia, belum tentu mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan. “Jangan lakukan aksi tanpa sepengetahuan masyarakat setempat,” tegasnya.
Yani menilai koordinasi dapat memperkecil potensi konflik. Ia juga meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencabut HGU yang tidak digarap selama bertahun-tahun. “Jika pemerintah sudah mencabut HGU-nya, laporkan ke kurator agar diketahui,” kata dia.
Kades Benua Puhun, Kecamatan Muara Kaman, Ardinansyah, menyatakan warganya tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan untuk menggarap kelapa sawit, baik melalui pola plasma inti maupun bentuk kerja sama lain. “Masyarakat kami telah lama menggarap kebunnya sendiri. Kalau perusahaan ini ambil asetnya berupa kebun sawit. Kami ingin HGU dicabut di wilayah kami,” ujarnya.
Permintaan serupa disampaikan Kades Separi, Kecamatan Tenggarong Seberang, Sugianto. Ia mengatakan, keberadaan HGU di wilayahnya menimbulkan banyak masalah antara masyarakat dan perusahaan. “Kami minta DPRD bersikap tegas, merekomendasikan ke pemerintah agar HGU Kalpataru Group segera dicabut,” kata Sugianto.
Kurator PT Mahakam Sawit Plantation (MSP) Mahadi Siregar menyebut pencabutan HGU perusahaan tidak mudah. Alasannya, HGU berkaitan dengan nilai jaminan kreditur, selain penataan aset yang sedang dilakukan kurator. “Setiap langkah dalam hal penyelesaian harus berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Mahadi. (Andri/advertorial)