Prihatin Kondisi Perpustakaan Desa, Hamdiah Usul Petugas Jaga Digaji Rp700 Ribu per Bulan

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Kondisi sejumlah perpustakaan desa di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi sorotan Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Hamdiah. Setelah beberapa kali melakukan kunjungan lapangan, ia menilai keberadaan perpustakaan desa di berbagai wilayah masih jauh dari harapan karena kurang mendapatkan perhatian dalam pengelolaannya.

Menurut legislator dari daerah pemilihan Samboja Barat, Loa Janan, dan Loa Kulu tersebut, banyak perpustakaan desa yang terkesan sepi dan tidak terawat karena tidak ada petugas yang secara khusus bertanggung jawab menjaga serta merawat fasilitas tersebut. “Saya prihatin dengan kondisi perpustakaan desa terkesan tidak terurus,” ujar Hamdiah, Rabu 24 Juni 2026.

Ia menilai salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah merekrut tenaga khusus untuk menjaga perpustakaan desa. Petugas tersebut dapat berasal dari kalangan pemuda setempat dan diberikan honor secara rutin agar pengelolaan perpustakaan berjalan lebih optimal.

Menurutnya, honor sekitar Rp700 ribu per bulan sudah cukup untuk mendorong keterlibatan generasi muda dalam menjaga keberlangsungan layanan perpustakaan desa. “Digaji dengan kisaran Rp700 ribu per bulannya, sudah cukup lumayan dengan merekrut pemuda yang ada di desa,” jelasnya.

Hamdiah berharap keberadaan perpustakaan desa yang terawat dapat memudahkan masyarakat mendapatkan bahan bacaan tanpa harus menempuh perjalanan jauh menuju Perpustakaan Daerah di Tenggarong.

Ia mencontohkan warga di Kecamatan Loa Kulu yang terkadang harus datang ke ibu kota kabupaten hanya untuk mencari referensi atau bahan bacaan tertentu. “Kasihan jika dari Loa Kulu, harus mencari bahan bacaan ke Tenggarong,” katanya.

Komisi IV DPRD Kukar, lanjut Hamdiah, siap bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendorong pengembangan perpustakaan desa agar semakin bermanfaat bagi masyarakat.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kukar, Ridha Darmawan, mengakui bahwa jumlah perpustakaan desa di Kukar saat ini sudah cukup banyak. Namun, sebagian pengelolanya tidak bisa fokus menjaga perpustakaan sepanjang hari karena memiliki pekerjaan atau usaha lain.”Siapa yang tahan jaga seharian perpustakaan,” ungkap Ridha.

Ia menjelaskan, pemberian kompensasi atau honor kepada petugas perpustakaan desa belum memungkinkan dibiayai melalui anggaran kabupaten. Namun, peluang pemberian insentif tetap terbuka melalui dukungan pemerintah desa masing-masing.

Di tengah keterbatasan tersebut, Diarpus Kukar mulai mendorong pengembangan perpustakaan digital sebagai alternatif untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan.

Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengakses ribuan judul buku secara daring tanpa harus datang langsung ke gedung perpustakaan. “Perpustakaan digital lebih enak, bisa dibuka dimana saja kapan saja. Silahkan masyarakat manfaatkan perpustakaan digital yang sudah tersedia, dengan beragam ribuan judul buku,” pungkasnya.

Pengembangan perpustakaan desa dan perpustakaan digital diharapkan dapat berjalan beriringan sehingga budaya membaca masyarakat Kutai Kartanegara semakin meningkat dan akses terhadap ilmu pengetahuan dapat menjangkau seluruh wilayah hingga pelosok desa. (Andri)