24.4 C
Samarinda
Friday, March 1, 2024

Pengesahan 3 Peraturan Perubahan DPRD Kaltim Menunggu Hasil Fasilitasi Kemendagri

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Melalui rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-51, rancangan perubahan peraturan DPRD Kaltim belum dapat disahkan, lantaran masih menunggu proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri.

Hal tersebut disampaikan Ketua Pansus Perubahan Peraturan DPRD Kaltim Rusman Ya’qub dalam laporan kerja Pansus pada Paripurna yang dilaksanakan Rabu kemarin.

3 rancangan peraturan DPRD Kaltim tersebut masing-masing adalah :
1. Perubahan peraturan DPRD Kaltim Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kaltim
2. Peraturan DPRD Kaltim tentang Kode Etik DPRD Kaltim
3. Peraturan DPRD Kaltim tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kalim.

“Atas telah dilakukannya konsultasi dan fasilitasi draf perubahan peraturan DPRD Kaltim ini, maka rancangan peraturan DPRD tersebut yang akan kita sahkan dan diundangkan. Tapi seiring dengan urutan dan proses pengesahannya memasuki tahap fasilitasi oleh Kemendagri, maka dengan berat hati tim melaporkan 3 rancangan peraturan ini belum. Dapat disahkan dan diundangkan pada hari ini, ” ucap Rusman Ya’qub.

Oleh sebab itu, dirinya meminta untuk penambahan waktu bagi timnya untuk melaksanakan tugas hingga adanya hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri.

“Tim pembahas meminta adanya perpanjangan waktu pembahasan dan menunggu hasil fasilitasi 3 rancangan peraturan DPRD ini, ” katanya.

Rusman Ya’qub menjelaskan, rancangan peraturan DPRD Kaltim tentang tata tertib, kode etik dan tata beracara tersebut merupakan peraturan DPRD yang dapat dijadikan jaminan kepastian hukum bagi anggota DPRD Kaltim dalam menjalankan wewenang, tugas dan fungsinya.

“Peraturan ini menjadi rambu-rambu yang wajib ditaati oleh anggota DPRD. Yang maba, Tata tertib menjadi peraturan yang mengisi muara materi yang mengatur tugas anggota DPRD, ” terangnya.

“Kode etik sendiri menjadi norma yang wajib dipatuhi anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan dan kredibilitas. Sedang tata beracara menjadi bentuk hukum formal yang digunakan untuk mempertahankan hukum materil tata tertib dan kode etik DPRD, ” sambungnya.

Rusman melanjutkan, perubahan Tata tertib DPRD dilaksanakan untuk mengakomodir kegiatan sosialisasi Perda dan Wawasan Kebangsaan. Termasuk mengikuti perkembangan teknologi yang memungkinkan pertemuan hybrid dalam kegiatan kedewanan.

“Untuk kode etik dan tata beracara, menjadi peraturan DPRD yang perlu disesuaikan dengan perundang-undangan di atasnya, sehingga anggota DPRD mempunyai landasan hukum yang jelas selama melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya, ” tutupnya. (Adv/Ningsih)

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

TERBARU

- Advertisement -