Pemerintah Harus Serius Tangani Dampak COVID-19 di Kaltim
Rusman Yaqub (foto: Ningsih/headlinekaltim.co) HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kaltim menerima dan sepakat atas rekomendasi yang disampaikan oleh Mahasiswa Ekonomi Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda terkait bantuan sosial, pengawasan kebutuhan pokok dan obat-obatan serta penanganan bidang kesehatan.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub usai memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama BEM Fakultas Ekonomi Bisnis Unmul ruang rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Selasa 6 Juli 2021.
Dikatakannya, pertemuan tersebut bertujuan untuk mempertahankan apa saja yang dilakukan DPRD Kaltim terutama dalam hal penanganan COVID-19.
“Akhirnya tadi disepakati ada 3 rekomendasi yang akan kita sampaikan ke Pemprov Kaltim,” ucap Rusman Ya’qub usai memimpin RDP.
3 rekomendasi tersebut diterangkan oleh politisi dari PPP ini yaitu mahasiswa BEM Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mulawarman dan Komisi IV DPRD Kaltim sepakat bahwa akurasi data pemberian Bansos akibat COVID-19 ini apakah benar-benar akurat.
Kemudian, pemerintah harus benar-benar melakukan pengawasan terhadap kebutuhan pokok masyarakat, termasuk persediaan obat-obatan dan soal penanganan di bidang kesehatan yang berkaitan dengan penyebaran COVID-19.
Dikatakan Rusman Ya’qub, akurasi data pemberian Bansos sebagai akibat dan dampak pandemi COVID-19 harus benar-benar tepat sasaran dan akurat sehingga tidak terjadi “kebocoran”. Untuk itu diperlukan melakukan sinkronisasi dan update data penerima.
“Supaya tepat sasaran dan tidak tumpang tindih, saya kira pemerintah sudah melakukan update dan verifikasi terus menerus. Selain itu juga sinkronisasi dan mendata terus terkait rekomendasi dari Komisi IV,” ucapnya.
Sedangkan terkait dengan pengawasan terhadap kebutuhan bahan pokok masyarakat serta persediaan obat-obatan di tengah masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, Rusman Ya’qub meminta agar kepada masyarakat tidak panik. Dan kepada pengusaha, dia menegaskan agar tidak memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi dengan melakukan penimbunan.
“Agar tidak terjadi serangan panik. Saya kira ini benar dalam situasi begini tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan situasi dan kondisi. Misalnya menumpuk barang tertentu yang dibutuhkan masyarakat. Dan pengawasan terhadap hal seperti itu sangat perlu dilakukan,” sebutnya.
Terakhir kata dia, terkait dengan penanganan bidang kesehatan, pemerintah perlu mengantisipasi terjadinya sesuatu diluar perkiraan terkait penyebaran dan penularan virus COVID-19 di Kaltim.
“Makanya harus benar-benar terlaksana dengan baik dan akurat. Testing, tracing kemudian treatment. Jadi pemeriksaan kemudian pemetaan dan ketiga pengobatan. Ini harus berjalan baik. Selanjutnya betul kita sepakat dengan BEM Unmul agar pemerintah benar-benar melakukan penanganan secara serius,” pungkasnya. (Advetorial)
Penulis : Ningsih
Related posts
Terbaru
