src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js"> 500 Orang Pensiun Tahun Ini, Kukar Masih Surplus Pegawai 

500 Orang Pensiun Tahun Ini, Kukar Masih Surplus Pegawai 

2 minutes reading
Saturday, 18 Apr 2026 22:00 0 huldi amal

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG- Tahun ini, Pemkab Kukar banyak kehilangan pegawai karena faktor pensiun. Tercatat ratusan pegawai purnatugas pada tahun 2006. ‎”Tahun ini, ada 500 pegawai yang pensiun,” ucap Plt Kepala Dinas Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia(DKPSDM) Kukar, Arianto, kemarin.

‎Meski pegawai yang pensiun terbilang banyak dari tahun-tahun sebelumnya, Kukar masih berlimpah aparatur. ‎”Jumlah PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) mencapai 18.000 orang,” ungkapnya.

Problem utamanya adalah penyebaran pegawai yang tidak merata di 20 kecamatan. Penataan dan pemerataan pegawai pasti akan dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Kata dia, sudah ada P3K yang mengundurkan diri imbas penempatan tugas di pedalaman. ‎
‎”Sudah 30 orang P3K yang mengundurkan diri. Kemungkinan kaget, biasa kerja di Tenggarong, ditempatkan di daerah jauh, seperti Kenohan, Kembang Janggut, Tabang atau Muara Jawa,” ucapnya.

‎Dirinya berharap jangan ada lagi P3K yang mengundurkan diri. Mereka diharapkan bersabar dalam menjalankan tugas karena Pemkab juga harus berbuat adil untuk masyarakat. Adil, ujar Arian, maksudnya kecamatan selain Tenggarong juga butuh aparatur untuk pelayanan publik. ‎”Janji pegawai juga siap ditempatkan di mana saja,” singgungnya.

Jika persoalan gaji dan pendapatan yang diterima tidak sebanding dengan biaya hidup di tempat kerja, terang dia, maka pegawai diminta  bersabar. Sebab, pemerintah akan berusaha memenuhi kesejahteraan pegawai. ‎”Transfer DBH dari pusat yang menjadi sumber pendapatan daerah bersifat fluktuatif, naik turun, dipakai juga untuk membayar hak ASN,” ucapnya.

‎Mantan Camat Muara Wis ini optimistis bahwa arahan Presiden Prabowo agar belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari APBD akan terwujud. Penataan kepegawaian sudah dilakukan Pemkab Kukar. ‎”Belanja pegawai kita sudah diatur, ditiadakan perjalanan dinas tidak penting, bimbingan teknis yang tidak jelas juga ditiadakan, serta pengurangan biaya operasional yang tidak penting.”
(Andri)

banner pemkab berau baru
LAINNYA
x