HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – DPRD Kaltim menggelar rapat paripurna ke-25 dengan dua agenda sekaligus. Pertama revisi kegiatan DPRD Provinsi Kaltim masa persidangan III tahun 2020. Agenda kedua membahas penyampaian nota keuangan Raperda P-APBD tahun anggaran 2020.
Rapat paripurna dilaksanakan di Ruang Rapat Gedung D lantai 6 DPRD Kaltim, Karang Paci, Kota Samarinda, Kaltim, Senin 14 September 2020.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, didampingi Wakil Ketua Sigit Wibowo dan Sekretaris DPRD M Ramadhan, dihadiri oleh 28 orang anggota dewan. Dari eksekutif, hadir Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi.
Rapat sempat diwarnai beberapa kali interupsi. Sejumlah legislator di Karang Paci mempertanyakan isu tentang dugaan beberapa proyek yang disebut-sebut dihentikan oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi. Selain itu, yang disoal adalah transparansi anggaran terkait COVID-19.
Interupsi pertama datang dari Seno Aji, angota Fraksi Gerindra. Ia meminta klarifikasi terkait proyek-proyek APBD yang mengatasnamakan Wakil Gubernur Kaltim.
“Kami minta klarifikasi yang sebenar-benarnya supaya berita-berita di luar sana menjadi lebih jelas. Terus terang, kami dari Fraksi Gerindra pengusung Isran-Hadi, jika ini benar, kami merasa malu. Dan kami mohon informasi diberikan kepada anggota dewan yang hadir, tapi jika tidak benar, mohon diberikan konfirmasi yang benar karena dugaan banyak tender yang digagalkan oleh Wakil Gubernur,” ucap Seno.
Interupsi selanjutnya dari Hasanuddin Masud, anggota Fraksi Golkar. Ia mempertanyakan penanganan kasus COVID-19 di Kaltim.
Menurutnya, dalam beberapa minggu ini jumlah kasus mengalami peningkatan. Bahkan dari informasi yang dia terima, Kaltim menduduki posisi ke-4 provinsi tertinggi jumlah kasus COVID-19 di Indonesia.
“Ini harus jadi perhatian karena jumlah angka kita melebihi angka nasional. Kita berada di posisi 30 persen sedangkan nasional 20 persen. Sedangkan angka kesembuhan jauh lebih rendah daripada nasional, ini mengkhawatirkan,” katanya.
Hasanuddin mengaku sudah berkomunikasi dengan OPD terkait Satgas COVID-19. Namun tidak pernah bertemu dengan komisi IV dan Satgas secara langsung.
“Kita juga mendapatkan informasi, sinkronisasi dan koordinasi antara Satgas di provinsi dengan kabupaten/kota tidak berjalan maksimal. Kami minta provinsi melakukan evaluasi terkait kinerja satgas penanganan COVID-19, baik di provinsi atau kabupaten/kota,” kata dia lagi.
“Ada kabupaten/kota yang punya inisiatif, kepala daerahnya, tapi tidak didorong oleh pemerintah provinsi sementara kita sepakat anggaran Rp 500 miliar lebih untuk itu. Tapi aksesnya kecil sekali. Ini kita pertajam lagi ketika bantuan BLT sampai saat ini kurang dari 70 persen. Ini ada apa? Jangan sampai kabupaten/kota punya kebijakan masing-masing,” ujarnya.
Interupsi juga datang dari Nidya Listiyono dari Fraksi Golkar. Ia menanyakan terkait anggaran biaya pengobatan hingga proses penguburan jenazah COVID-19 yang disebut-sebut mencapai ratusan juta.
“Saya konfirmasi ke Dinas Kesehatan agar ini tidak jadi isu liar di masyarakat. Bahwa hari ini penyerapan anggaran sudah 30 persen lebih. Kami minta rilis data sebenarnya, proses dan cost untuk satu pasien covid,” kata dia.
Listiyono juga menyampaikan hasil kunjungan ke beberapa daerah di Kaltim. Ia menemukan ada sejumlah fasilitas milik provinsi yang tidak maksimal, bahkan tidak terawat.
“Beberapa kali saya kunjungan ke daerah TPI, tempat pengolahan ikan. Terkait aset provinsi yang sudah ada, atau yang belum ada, atau sudah ada tapi tidak terawat atau tidak maksimal fungsinya. Mohon bisa dievaluasi dan aturan terkait guna peningkatan kinerja, yang tentunya akan berdampak pada peningkatan PAD,” kata dia lagi.
Paripurna ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, HM Sa’bani dan jajaran Forkopimda Kaltim.
Penulis: Ningsih
