HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda menggelar rapat pleno pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda di hotel Harris Jalan Slamet Riyadi, Kamis 24 September 2020.
Berdasarkan hasil pengundian nomor urut, ditetapkan pasangan calon M Barkati-Darlis memperoleh nomor urut 1, pasangan Andi Harun-Rusmadi Wongso memperoleh nomor urut 2 dan pasangan Zairin Zain-Sarwono mendapatkan nomor urut 3.
Rapat pleno dilakukan secara tertutup, hanya dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU Samarinda, Ketua Bawaslu Abdul Muin, serta masing-masing paslon dan 1 orang LO masing-masing.
Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat mengatakan dalam aturan PKPU Nomor 13 tahun 2020 yang terbit Kamis 24 September 2020 dinihari, mengatur pembatasan orang dalam pelaksanaan kegiatan Pilkada. Akibatnya beberapa pihak yang dijadwalkan turut hadir dibatalkan menjadi peserta rapat pleno tersebut.
“Kami harus tunduk pada aturan yang telah dikeluarkan PKPU Nomor 13 tahun 2020. Peserta yang hadir pun dibatasi, beberapa undangan juga kami konfirmasi untuk pembatalan kehadiran dalam rapat pleno, termasuk Wali Kota Samarinda, Kapolres, Dandim dan instansi terkait,” ucapnya saat melakukan konferensi pers usai pelaksanaan pencabutan nomor urut Paslon.
“Alhamdulillah satu tahapan pengundian dan pengumuman nomor urut Paslon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda selesai. Hasilnya sudah dituangkan didalam SK KPU Samarinda, dan salinan SK pun sudah kami serahkan kepada masing-masing Paslon. Tahapan selanjutnya adalah kampanye tanggal 26 September mendatang,” kata Firman.
KPU Samarinda kata Firman, menggaransi hak pilih warga di Samarinda sepanjang pemilih tersebut melakukan haknya untuk menentukan pilihan Paslon Pilwali.
“Apakah pemilih menggunakan hak pilihnya, itu yang jadi masalah. Karena kami sudah memaksimalkan pendataan dan kami sudah bersiap untuk melakukan rapat pleno untuk daftar hasil sementara hasil perbaikan. Tanggal 10 Oktober nanti, kami akan menetapkan daftar pemilih tetap (DPT),” kata dia.
“Makanya jika ada warga yang usianya sudah 17 tahun atau sudah menikah tetapi namanya belum terdata, kami mempersilakan untuk melapor dan mendaftar ke kelurahan, atau ke KPU dengan membawa KTP dan KK,” papar Firman.
Di masa pandemi COVID-19, KPU Samarinda tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya. Selain itu, kepada Paslon wajib mengerahkan pendukungnya untuk ke TPS.
KPU Samarinda juga memastikan petugasnya tidak akan menularkan virus Covid19 kepada masyarakat. “KPU dan Bawaslu punya tugas berat. Kami harap parpol melakukan sosialisasi kepada simpatisanya masing-masing untuk datang ke TPS guna menyalurkan hak pilih dengan sehat. Karena setiap warga negara yang memenuhi syarat, punya hak pilih memilih 5 tahun sekali. Kami yakin bisa partisipasi masyarakat 7,75 persen untuk pencoblosan,” pungkasnya Firman.
Ketua Bawaslu Samarinda Abdul Muin mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini Satpol PP untuk melakukan penertiban dan penindakan APK milik pasangan calon yang bertebaran sejak jauh hari.
“Kami sudah bersurat kepada masing-masing Paslon untuk melakukan penertiban. Yang pasti kami harapkan dari Paslon dan partai politik dapat melakukan pembersihan APK yang tidak sesuai kesepakatan yang sudah lebih dulu dipasang. Taati aturan yang telah ditetapkan,” katanya.
Penulis: Ningsih
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim
