HEADLINEKALTIM.CO, PENAJAM – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menetapkan target ambisius untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur sektor legislatif dan yudikatif di kawasan inti pusat pemerintahan Kota Nusantara pada 2028. Kota Nusantara, yang terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, diharapkan menjadi ibu kota baru yang modern dan inklusif, menggantikan DKI Jakarta.
Menurut Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, milestone penting pembangunan Kota Nusantara berada pada dua periode, yakni 2025 dan 2028. “Pencapaian penting ini mencakup penyelesaian hunian, kantor, dan fasilitas pendukung untuk aparatur sipil negara (ASN) yang akan pindah, serta pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif,” ungkap Basuki dalam konferensi pers, Selasa (1/1).
Pada 2025, OIKN menargetkan penyelesaian infrastruktur dasar yang mencakup hunian untuk ASN, Kantor eksekutif, fasilitas pendukung seperti pasokan air bersih, listrik, dan jaringan komunikasi.
Tahap ini dirancang untuk memastikan ASN yang akan bertugas di ibu kota baru dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. “Fasilitas ini akan menjadi pondasi bagi keberlanjutan pembangunan di tahap berikutnya,” kata Basuki.
Dalam rangka mempercepat pembangunan, OIKN juga menyiapkan strategi untuk menarik investasi dan melibatkan berbagai pihak. Salah satu langkah signifikan adalah peresmian beberapa infrastruktur eksekutif yang sudah rampung serta groundbreaking (peletakan batu pertama) untuk proyek-proyek baru, seperti pembangunan sekolah, restoran, dan kantor.
“Kami segera melaporkan perkembangan dan rencana ini kepada Presiden, termasuk agenda peresmian dan peletakan batu pertama untuk proyek yang akan datang,” tambah Basuki.
Pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif dijadwalkan selesai pada 2028. Kawasan inti pusat pemerintahan ini akan mencakup gedung parlemen, pengadilan, serta fasilitas penunjang lain yang dirancang untuk mencerminkan semangat ekonomi Pancasila. Basuki menekankan pentingnya prinsip kekeluargaan dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan proyek.
Basuki juga menyebutkan bahwa arahan Presiden menekankan perlunya penerapan prinsip ekonomi Pancasila dalam pembangunan Kota Nusantara. “Perencanaan harus dilakukan dengan matang agar pembangunan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai kekeluargaan dan keberlanjutan,” ujarnya.
Artikel Asli baca di Antaranews.com
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim
