Beranda BERITA Lokasi Ring I Calon IKN Baru Ditambang secara Ilegal, Lima Orang Diamankan

Lokasi Ring I Calon IKN Baru Ditambang secara Ilegal, Lima Orang Diamankan

tambang batu bara ilegal di taman hutan raya bukit suharto
4 Orang Lapangan Tambang Batubara Ilegal Diamankan Gakkum KLHK di Bukit Soeharto
Advertisement

HEADLINE KALTIM, SAMARINDA – Praktek tambang batu bara ilegal terus merambah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara, di lokasi ring I calon Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.

Terbaru, SPORC Brigade Enggang Seksi Wilayah II Samarinda Balai Gakkum Wilayah Kalimantan, KLHK menghentikan penambangan ilegal di lokasi tersebut pada 23 Juni 2020 lalu.

Sebanyak 5 orang diamankan yaitu 3 orang operator ekskavator, 1 orang penjaga malam (wakar) dan 1 orang penanggung jawab kegiatan lapangan serta 2 unit ekskavator.

Advertisement

Kepala Balai Gakkum Wilayah Kalimantan Subhan menjelaskan pihaknya menetapkan tersangka ZK (52), penanggung jawab kegiatan lapangan, sebagai tersangka.

“ZK dititipkan di Rumah Tahanan Polresta Samarinda. Semua barang bukti berupa 2 unit ekskavator dan contoh batu bara sebanyak 5 Kg, diamankan di Kantor Balai Gakkum Wilayah Kalimantan, di Samarinda,” kata Subhan.

Subhan menjelaskan kasus tambang batu bara ilegal ini berawal dari laporan masyarakat yang menyebut ada aktivitas penambangan ilegal di kawasan Tahura Bukit Suharto yang masuk dalam ring 1 wilayah calon ibu kota baru.

“Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari SPORC Brigade Enggang Balai Gakkum Wilayah Kalimantan dan Polhut Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, menuju lokasi,” ujar Subhan.

Kurang lebih pukul 21.45 WITA tanggal 23 Juni lalu, tim menghentikan aktivitas penambangan itu.

“”Penyidik masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain dalam aktivitas penambangan batu bara ilegal di kawasan Tahura Bukit Suharto,” kata Subhan.

Tersangka ZK akan dikenakan Pasal 17 Ayat 1 Huruf a dan/atau Huruf b Jo. Pasal 89 Ayat 1 Huruf a dan/atau Huruf b Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Penulis: Amin

Komentar
Advertisement