HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG– Tahun ini, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat formasi penerimaan calon guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 1.500 orang.

Namun, Disdikbud Kukar mengaku jumlah itu tetap masih kurang dari kebutuhan sebenarnya.

“Yang kita ajukan sebanyak 3.000 orang, yang disetujui pusat hanya 1.500 orang, jelas masih kurang,” sebut Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan(GTK) Disdikbud Kukar, Joko Sampurno, belum lama ini.

Meski begitu, bukan berarti Kukar alami krisis guru. Sebab, untuk layanan pendidikan sebagian memakai jasa guru tenaga honor sekolah (THS). Memang, ini dirasa belum maksimal.

Total guru yang mengabdi di Kukar baik yang berstatus PNS, P3K, dan THS sebanyak hampir 11 Ribu orang.

“Kukar ini kekurangan guru PNS dan P3K untuk ditempatkan ke sekolah tertinggal dan terjauh,” ucapnya.

Bupati Kukar Edi Damansyah sangat mendukung usulan formasi guru P3K di Kukar diperbesar. Namun, keputusan dari pusat berkata lain. Kukar hanya menerima jatah 1.500 orang.

“Maaf bukan kami sombong, pendapatan Kukar saat ini besar kok, sanggup saja untuk menggaji guru P3K dalam jumlah yang banyak,” ucapnya.

Pemkab Kukar, sebut Edi, berani memberikan porsi lebih untuk pendidikan karena dirinya sadar, Kukar jangan hanya mengandalkan pembagian DBH Migas. Ke depannya, sumber daya alam pasti alami penurunan, bahkan habis.

“Nanti kalau SDA Kukar habis, yang kami andalkan hanya sumber daya manusia (SDM) saja,” sebutnya.

Bupati berharap Kukar tidak ada lagi guru berstatus THS, minimal berstatus P3K untuk bertugas di sekolah terjauh dan tertinggal.

“Guru PNS saat ini berpusat di daerah Kukar tengah, untuk Kukar wilayah hulu dan Pesisir masih kekurangan guru PNS dan P3K,” ucapnya.(Andri)