Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Aksi di Depan KPU Kaltim

HEADLINEKALTIM,CO SAMARINDA – Koalisi Masyarakat Sipil melaksanakan aksi damai di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, Senin 12 Februari 2024 siang.

Aksi tersebut mengangkat tema “Tumpukan Janji Politisi Sumber Bencana Ekologis” yang tertera di spanduk berukuran 2×3 meter.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Banana Not Bullet! COP Kampanyekan Perlindungan Orangutan dari Perburuan

414 huldi amal

Turunnya para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menjadi alarm atau notifikasi kepada penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun masyarakat dalam mengevaluasi pelaksanaan pesta demokrasi ini. Serta banyaknya janji-janji peserta pemilu yang tidak terealisasi dengan baik.

Koordinator Lapangan (Koorlap) Aji Ahmad Affandi mengatakan dari pemilu sebelumnya hingga saat ini, tidak pernah ada evaluasi kinerja dan penyelesaian daftar warisan masalah terdahulu oleh rezim baru.

Bagi Aji, mereka justru sibuk menambah janji-janji kosong dan mimpi indah yang tak ada urusannya dengan persoalan yang dihadapi rakyat.

Baca Juga

2 tahun  lalu

KPU Kota Samarinda Distribusikan Logistik Pemilu ke 10 PPK

361 huldi amal

“Tiap pemilu, selalu membicarakan kesejahteraan masyarakat, berbicara tentang pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Kita melihat tidak adanya upaya yang serius, bahkan terkesan bercanda,” ucap Aji di hadapan awak media.

Di sisi lain, semua itu menjadi tumpukan hutang sosial ekologis. Artinya, janji-janji yang muncul sepanjang masa kampanye dalam 20 tahun terakhir adalah janji dan program yang membangkrutkan ruang bentang sosial, ekonomi dan ekologis.

Selain itu, adanya pengulangan janji mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen. Secara keseluruhan bersandar pada paradigma ekonomi menetes yang menggunakan mesin industri skala raksasa, yang berakibat dapat merombak produksi konsumsi rakyat, mengubah pemilik menjadi buruh yang muaranya adalah penyusutan ruang hidup, degradasi kualitas hidup, dehumanisasi, konflik dan pelenyapan generasi.

“Kita tidak melihat adanya keberpihakan oligarki kepada masyarakat. Tidak ada demokrasi di Indonesia di dalam pemilu yang dikuasai oligarki,” pungkasnya.

Koalisi Masyarakat Sipil menginginkan penyelenggara pemilu atau KPU Kalimantan Timur agar lebih serius dalam mengkonsep tata dinamika Pemilu ini. Serta, mengajak masyarakat Kaltim untuk menagih janji-janji peserta pemilu yang akan terpilih. (Puput)