Kerusakan Bencana Sumatra Capai Rp51,82 Triliun: Estimasi Terbaru Ungkap Dampak Mengkhawatirkan
Pemerintah mengirimkan sejumlah armada pengangkut BBM Pertamina dan truk logistik melintasi jalur darat yang tergenang banjir untuk pemulihan pasca banjir Aceh Tamiang, Selasa (2/12/2025) (Foto: Tim Media Presiden Prabowo)HEADLINEKALTIM.CO, JAKARTA – Kerusakan bencana Sumatra menjadi perhatian serius pemerintah setelah laporan resmi menyebut total kerusakan bencana Sumatra mencapai Rp51,82 triliun pada 2025.
Dilansir dari RRI, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa estimasi kerusakan bencana Sumatra ini masih bersifat sementara dan berpotensi bertambah seiring proses pendataan yang belum rampung. Angka tersebut disampaikan saat rapat koordinasi penanganan bencana yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam.
“Tentu saja data ini belum akurat, Bapak Presiden, masih terus kami lengkapi. Kami berkoordinasi dengan Kementerian PU,” ujarnya.
Menurut laporan yang dilansir lembaga tersebut, rincian kerusakan bencana Sumatra menunjukkan Provinsi Aceh membutuhkan Rp25,41 triliun untuk pemulihan. Sementara itu, Sumatra Utara memerlukan Rp12,88 triliun, dan Sumatra Barat sekitar Rp13,52 triliun. Suharyanto menegaskan bahwa laporan ini merupakan hasil penjumlahan dari tiga provinsi yang terdampak paling parah.
“Kami laporkan ini secara nasional, Bapak Presiden. Dari Kementerian PU dengan penjumlahan dari tiga provinsi, estimasi yang diperlukan sekian,” kata Suharyanto.
Ia menambahkan bahwa anggaran pemulihan akan diprioritaskan untuk peningkatan layanan bagi korban dan pengungsi. Pemerintah juga mempercepat penyaluran santunan bagi ahli waris korban meninggal maupun hilang sebagai bagian dari penanganan kerusakan bencana Sumatra secara komprehensif.
Selain itu, BNPB memastikan ketersediaan logistik hingga tingkat desa demi mendukung wilayah yang masih dalam fase darurat. Untuk daerah yang mulai pulih, terutama di Sumatra Barat dan Sumatra Utara, pemerintah segera memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai lanjutan penanganan kerusakan bencana Sumatra.
“Daerah-daerah yang sudah lebih baik dia bisa duluan masuk rehabilitasi,” ucapnya. Pada tahap ini, pembangunan hunian sementara (huntara) bagi pengungsi akan menjadi prioritas, sebelum dilanjutkan pembangunan hunian tetap (huntap).
“Huntap dibangun setelah hunian sementara jadi. Kami mohon untuk relokasi, yang harus pindah itu, dari Kementerian Perumahan yang membangun,” ujar Suharyanto.
Pos terkait
Terbaru
