23.8 C
Samarinda
Friday, March 1, 2024

Ini Penjelasan 12 Jabatan Kepala Dinas Kosong di Kutim

HEADLINEKALTIM.CO, SANGATTA – Memasuki bulan kedua tahun 2021, terdapat sejumlah jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Walaupun tidak sampai membuat kinerja Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) terganggu karena dijalankan oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Kekosongan pejabat terjadi pada 12 OPD di lingkungan Pemkab Kutim. Mulai dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik karena pejabatnya pensiun. Ada juga Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pendapatan Daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang pejabatnya kena OTT KPK bersama mantan Bupati Kutim Ismunandar.

Selain itu, kekosongan terjadi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas PMK, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim H. Irawansyah mengatakan, Pemkab Kutim sendiri telah mengusulkan seleksi Jabatan Tinggi Pratama pada pihak Kemendagri dengan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara.

“Memang hingga saat ini, banyak jabatan setingkat Eselon II yang kosong. Hal ini dikarenakan adanya pejabat yang meninggal dunia, pensiun, tersandung masalah OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga pindah tugas ke daerah lain,” jelas pria yang juga Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Kutim ini.

Sebelumnya, Pemkab Kutim telah mengumumkan 12 nama pejabat yang akan memperebutkan jabatan eselon II di 4 SKPD. Selanjutnya juga akan dilakukan pengusulan kembali seleksi jabatan eselon II ke Kementrian untuk jabatan lowong di 8 SKPD lainnya.

“Telah ada sebelumnya yang mengikuti seleksi, akan tetapi untuk pelantikan pejabat eselon II definitif yang menempati jabatan tersebut haruslah menunggu persetujuan Gubernur Kalimantan Timur. Selain itu, Kutim baru saja melaksanakan Pilkada pada Desember 2020 lalu, dimana ada aturan yang menyebutkan setelah Pilkada berjalan enam bulan baru dapat dilakukan pelantikan pejabat baru dilingkungan Pemkab Kutim,” jelasnya lebih jauh.

Penulis: Ronall J Warsa

Editor: MH Amal

 

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

TERBARU

- Advertisement -