HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali berupaya membujuk Pemerintah Kabupaten Berau untuk bergabung dengan Kaltara.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Berau Madri Pani menyampaikan, masalah penggabungan ini tidak serta merta langsung mengambil suatu kebijakan, perlu persetujuan dari stakeholder, Pemkab Berau, Lembaga Legislatif, Forkopimda Berau, dan juga masyarakat.
“Yah aneh juga kenapa baru sekarang mengajak Berau bergabung dengan Kaltara. Saya setuju kalau Berau yang jadi Ibukotanya,” tuturnya.
Menurutnya, daerah lain justru berebut untuk dijadikan Ibukota Negara (IKN), jadi kalau ditanya setuju tidaknya, harus ada kajian-kajian yang pasti serta persetujuan dari masyarakat.
“Masa sih kita mau meninggalkan IKN sebagai ibukota. Kalau ada yang mengatakan, berdasarkan hasil survei bahwa 70 persen warga setuju, warga yang mana? Itu hasil survei dari mana?,” tanyanya.
Kata dia, hal ini tidak bisa memakai kemungkinan atau sampai mengklaim. Menurutnya, itu tidak bisa karena ini soal kemaslahatan masyarakat Kabupaten Berau. Jadi harus ada kajian sebagai perbandingan-perbandingan secara naskah akademis yang bisa dipertanggungjawabkan.
Politisi Partai Nasdem ini mengatakan, dari 10 Kabupaten/kota di Kalimantan Timur, Berau urutan kedua yang mendapatkan anggaran dari Provinsi Kaltim. “Ini luar biasa, yang awalnya kita Rp300 miliar, terakhir ini Isran Noor mengucurkan dana untuk peningkatan akses infrastruktur jalan dan lainnya sebesar Rp500 miliar lebih,” bebernya.
Madri menuturkan, Kabupaten Berau harus mengapresiasi kebijakan Gubernur Kalimantan Timur yang benar-benar memberikan kontribusi yang nyata, fakta, serta realita di lapangan dengan adanya peningkatan akses jalan menuju ekowisata.
Dikatakannya, Berau juga memang disiapkan sebagai peyangga IKN agar nanti ekowisata dapat dijual sebagai pengganti yang selama ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) bergantung dengan sektor pertambangan.
“Karena ekowisata ini sebagai peyangga adanya IKN ke depan. Jadi sangat disayangkan kalau Kabupaten Berau meninggalkan Ibukota. Dengan adanya IKN otomatis efeknya itu ada ke Kaltim termasuk ke Kabupaten Berau,” pungkasnya. (Adv/Riska)
