Indonesia Dipercaya Jadi Ketua Dewan HAM PBB 2026, Momentum Kuat Diplomasi Global
HEADLINEKALTIM.CO, JAKARTA – Indonesia mendapatkan kepercayaan dari negara-negara anggota kelompok Asia-Pasifik untuk maju sebagai calon ketua Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk masa jabatan tahun 2026. Nominasi ini menjadi pengakuan atas kiprah dan konsistensi Indonesia dalam memajukan isu hak asasi manusia (HAM) di tingkat internasional.
Dilansir dari AntaraNews, nominasi Indonesia sebagai ketua Dewan HAM PBB akan ditetapkan secara resmi dalam Pertemuan Dewan HAM PBB yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari 2026. Penetapan tersebut menandai langkah penting Indonesia dalam kepemimpinan global di bidang HAM.
Kemlu RI menilai dukungan yang diberikan negara-negara Asia-Pasifik mencerminkan kepercayaan terhadap peran Indonesia sebagai aktor yang aktif dan kredibel dalam mendorong agenda HAM secara konstruktif. Indonesia selama ini dikenal berperan sebagai jembatan dialog dalam berbagai isu sensitif terkait hak asasi manusia.
Apabila resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia menyatakan komitmennya untuk memimpin jalannya sidang dan seluruh proses internal Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, dan berimbang. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan semua pihak di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Kemlu RI juga memastikan bahwa jabatan ketua Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro. Penunjukan tersebut dinilai selaras dengan pengalaman diplomatik Indonesia di forum multilateral.
Dukungan luas dari kawasan Asia-Pasifik menunjukkan keyakinan terhadap rekam jejak Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Indonesia dipandang mampu memainkan peran penyeimbang serta menjembatani perbedaan pandangan dalam isu-isu HAM yang kerap bersifat sensitif.
Selain itu, Kemlu RI menilai dukungan tersebut juga mencerminkan kepercayaan terhadap Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak terikat pada kepentingan blok global tertentu. Posisi ini dinilai memperkuat legitimasi Indonesia dalam memimpin Dewan HAM PBB secara adil dan kredibel.
Terpilihnya Indonesia sebagai ketua Dewan HAM PBB akan semakin memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia di tingkat internasional. Kepemimpinan ini sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang diperhitungkan dalam tata kelola HAM global.
Keketuaan Indonesia di Dewan HAM PBB pada 2026 juga bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya badan PBB tersebut. Momentum ini dipandang strategis untuk mendorong penguatan sistem dan tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif dan berorientasi pada dialog.
Indonesia berencana memanfaatkan momentum tersebut untuk mendorong pendekatan yang konstruktif dan berbasis kerja sama dalam penanganan isu HAM global. Prinsip dialog dan kolaborasi diharapkan dapat menjadi fondasi dalam merespons berbagai tantangan HAM lintas negara.
Pemerintah Indonesia pun menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan dukungan dari seluruh negara anggota kelompok Asia-Pasifik. Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah sebagai ketua Dewan HAM PBB secara profesional, transparan, dan menjunjung tinggi semangat multilateralisme.
Sebagai informasi, jabatan ketua Dewan HAM PBB ditentukan melalui mekanisme rotasi kawasan. Pada tahun 2026, giliran kepemimpinan berada di tangan kelompok Asia-Pasifik. Saat ini, Indonesia juga tercatat sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026.
Pos terkait
Terbaru
