Dinilai Belum Sepenuhnya Gratis, Mahasiswa Kaltim Soroti Implementasi Gratispol
Puluhan Mahasiswa dari berbagai universitas, saat menyampaikan aspirasi di kantor gubernur Kaltim. (Foto: RRI/zul) HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Program Gratispol kembali menuai kritik dari mahasiswa Kaltim. Dalam sejumlah aksi dan pernyataan, mahasiswa Kaltim menilai program Gratispol belum sepenuhnya mencerminkan konsep pendidikan gratis. Program Gratispol yang digadang-gadang sebagai solusi bantuan pendidikan dinilai masih menyisakan persoalan pada skema bantuan pendidikan dan ketentuan UKT yang membatasi akses mahasiswa Kaltim terhadap pendidikan gratis.
Dilansir dari RRI Samarinda, kritik terhadap program Gratispol muncul dari puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat. Mahasiswa Kaltim menilai narasi pendidikan gratis yang disampaikan pemerintah dalam program Gratispol belum sejalan dengan praktik di lapangan.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mulawarman, Hithan, menyebut banyak mahasiswa Kaltim telah mengikuti pendaftaran program Gratispol, namun tidak seluruhnya menerima bantuan pendidikan. “Banyak mahasiswa daftar tapi tidak dapat bantuan, sementara yang lain justru menerima tanpa kejelasan mekanisme,” ujarnya.
Menurut Hithan, sejumlah ketentuan dalam program Gratispol menjadi kendala bagi mahasiswa Kaltim untuk memperoleh bantuan pendidikan. Pembatasan nominal UKT, pengecualian kelas tertentu, serta syarat usia dinilai menyulitkan sebagian mahasiswa Kaltim yang membutuhkan dukungan biaya kuliah melalui skema pendidikan gratis.
Mahasiswa Kaltim menilai kebijakan dalam program Gratispol tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan narasi pendidikan gratis yang sebelumnya disosialisasikan secara luas kepada publik. Perbedaan antara konsep dan implementasi program Gratispol inilah yang kemudian memicu polemik di kalangan mahasiswa Kaltim.
Di sisi lain, pemerintah provinsi menyampaikan bahwa proses seleksi penerima bantuan pendidikan dalam program Gratispol sepenuhnya berada di tangan perguruan tinggi. Pemerintah daerah hanya menyalurkan anggaran program Gratispol berdasarkan data mahasiswa Kaltim yang telah diverifikasi oleh pihak kampus.
Perdebatan antara mahasiswa Kaltim dan pemerintah menunjukkan bahwa program Gratispol masih memerlukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi komunikasi kebijakan maupun implementasi teknis di lapangan. Tanpa perbaikan, tujuan program Gratispol untuk mewujudkan pendidikan gratis dan pemerataan bantuan pendidikan bagi mahasiswa Kaltim dinilai sulit tercapai.
Ke depan, mahasiswa Kaltim berharap program Gratispol dapat disempurnakan agar benar-benar menghadirkan akses pendidikan gratis yang adil, transparan, dan tepat sasaran. Evaluasi kebijakan publik dinilai penting agar program Gratispol dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh mahasiswa Kaltim.
Related posts
Terbaru
