src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
RDP perbaikan jalan penghubung lima desa di Muara Kaman.(sumber : Andri/Headlinekaltim) HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Pembangunan Infrastruktur di Kukar lebih dominan ke wilayah Kukar pesisir. Kebijakan yang dianggap kurang adil oleh pemerintah di lima desa yang masuk Kecamatan Muara Kaman. Kondisi ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat lima desa bersama DPRD Kukar, Senin 20 April 2026.
Lima desa tersebut yakni Muara Kaman Ulu, Muara Kaman Ilir, Rantau Hempang, Teratak, dan Benua Puhun. Kelima kepala desa hadir di ruang Banmus DPRD Kukar. ”Di berbagai postingan medsos Wakil Bupati Rendi Solihin, Kukar punya anggaran ratusan miliar, tapi sayangnya lebih banyak ke wilayah pesisir, daerah kami tidak dapat anggaran pembangunan,” jelas Kades Benua Puhun, Ardinansyah.
Jalan penghubung lima desa tersebut sepanjang 27,4 Km, hampir 50 persennya dalam keadaan rusak parah dan betul-betul butuh perbaikan segera. ”Kami menuntut keadilan infrastruktur yang baik dan merata di tempat kami,” sebutnya.
Anggota DPRD Kukar Muhammad Idham juga menyayangkan wilayah daerah pemilihannya Muara Kaman, tidak mendapatkan porsi anggaran pembangunan. ”Jangan sampai kejadian, orang meninggal dunia karena kecelakaan melintasi jalan tersebut,” tegasnya.
Kabid Perencanaan Sarana dan Prasaran Pembangunan Bappeda Kukar, Restu Irawan memastikan sulit untuk anggaran perbaikan jalamn tersebut pada tahun ini. Alasannya, tidak masuk dalam rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum (PU). ”Karena usulan tersebut, tidak masuk di Renja PU,” ucapnya.
Kadis PU Kukar Wiyono menyebut usulan pembangunan dan perbaikan jalan banyak. Sedangkan anggaran terbatas. Bahkan, tahun depan anggaran Dinas PU hanya sekitar Rp 166 miliar. ”Kami akan masukan usulan perbaikan jalan tersebut di Renja tahun 2027,” sebutnya.(Andri)