23 C
Samarinda
Thursday, February 2, 2023

Cegah Malapetaka Pembangunan IKN Nusantara, Begini Sebaiknya Langkah Pemerintah

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA –Presiden Joko Widodo telah melakukan prosesi penyatuan air dan tanah menandai dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, a href=”https://www.google.com/search?q=berita+samarinda+hari+ini” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Kalimantan Timur pada hari Senin 14 Maret 2022.

Air dan tanah yang disatukan dari 34 provinsi menjadi satu ke dalam sebuah gentong. Presiden menyatakan pembangunan IKN sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan dimulai.

Namun, kegelisahan masyarakat lokal di Kalimantan Timur atas pembangunan IKN itu, muncul. Terutama, skill atau kemampuan tenaga kerja lokal yang kalah jauh dibanding tenaga kerja dari luar ketika IKN nusantara berjalan.

Belum lagi, budaya lokal terancam terpinggirkan dengan budaya-budaya baru yang datang dari luar lebih maju dan modern. Berkah pembangunan IKN yang mestinya dinikmati oleh masyarakat Kaltim, bisa berubah menjadi malapetaka sosial, bila tidak ada keberpihakan pemerintah pusat melibatkan masyarakat lokal.

Kekuatiran besar ini diungkapkan Faisal Syabaruddin, pensiunan birokrat di Pemerintah Provinsi di Kalimantan Utara yang kini menetap di Kota Samarinda.

Bendahara Masyarakat Kalimantan Peduli IKN ini mengatakan masyarakat Kaltim sangat penting untuk dilibatkan mendukung IKN baik itu pemasok kebutuhan pangan di sektor pertanian, perikanan dan peternakan hingga pelestarian kebudayaan.

Untuk itu, perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat, dalam pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) kabupaten/kota se-Kaltim.

“Kita berpikir pemindahan IKN ke Kaltim, otomatis masyarakat Kaltim yang menikmati. Baik dari segi ekonomi maupun budaya. Jadi, jangan sampai budaya kita termarjinalkan atau tergerus. Dan, kebutuhan pangan bagi pegawai ASN di IKN, masyarakat kita di Kaltim yang harus mensuplai. Kita lah yang harus mempersiapkan,” jelas Faisal.

Agar masyarakat Kaltim turut berperan menyediakan pangan, maka pembangunan IKN nusantara mesti juga menyiapkan dukungan daerah penyangganya yakni Kota Balikpapan dan Samarinda serta 8 kabupaten kota lainnya di Kaltim.

Senada disampaikan Faisal, Sekretaris Masyarakat Kalimantan Peduli IKN, Binsar Simangunsong menyatakan tujuan pemindahan IKN yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk pemerataan pembangunan jangan sampai bergeser.

Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat meningkatkan kapasitas SDM di Kaltim dan infrastruktur daerah kabupaten/kota se-Kaltim harus diwujudkan.

“Tujuan pemindahan IKN disampaikan berulang kali oleh Bapak Presiden yang intinya menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Yang asumsinya PDB Indonesia 56 persen berada di Jawab saat ini sudah timpang sekali. Maka, pemindahan IKN di Kaltim ini jangan sampai bergeser, yang membuat masyarakat lokal Kaltim termarjinalkan,” kata Binsar yang juga aktif di NGO.

Binsar mengatakan Pemerintah Pusat yang telah menunjuk Badan Otorita IKN dan Bappenas diharapkan punya program meningkatkan kemampuan SDM masyarakat Kaltim untuk mencegah malapetaka sosial yang baru.

“Kita di dalam wadah Masyarakat Kalimantan Peduli IKN niatnya memberdayakan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN. Bahwa IKN ini harapan masyarakat Kalimantan dan seluruh Indonesia ini tidak menciptakan masalah baru. Dan kita ingin membangun dialog dengan Badan Otorita IKN agar nyambung dengan niat kita,” kata Binsar.

Saat ini, wadah Masyarakat Kalimantan Peduli IKN, dikatakan Binsar, telah memiliki jaringan masyarakat suku adat lokal, petani, nelayan, pelaku usaha kecil dan wisata di Kaltim yang siap bersinergi dengan program-program dilaksanakan Badan Otorita IKN.

Selain itu, Masyarakat Kalimantan Peduli IKN mendukung pemerintah menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di sekitar IKN Nusantara. Salah satunya mengoptimalkan ketersediaan pelabuhan Kariangau dan jalan tol menghubungkan Kota Balikpapan Samarinda.

“Balikpapan dan Samarinda menjadi penyanggah utama IKN Nusantara. Namun, infrastruktur jalan tol belum maksimal dimanfaatkan untuk kawasan industri. Apalagi, Kaltim sangat kaya sumber daya alamnya yang belum diolah menjadi barang jadi,” kata Binsar.

30 Persen Anggaran IKN untuk Daerah Penyangga

Pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim diharapkan lebih pro aktif mengusulkan program pembangunan dalam mendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini agar pemerintah pusat dapat memberi porsi lebih besar anggaran pembangunan untuk daerah penyangga IKN.

Faisal menuturkan, alokasi anggaran dari APBN untuk IKN diasumsikan Rp 150 triliun diharapkan 30 persennya untuk pembangunan daerah penyangga IKN

“Jika pembangunan IKN mendapat anggaran APBN, porsi pemerintah daerah di Kaltim harusnya mendapat juga anggaran. Kalau di atas Rp 150 triliun, paling tidak mendapat 20 sampai 30 persen untuk pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dari 30 persen inilah dibagi Gubernur kepada kabupaten/kota. Bupati dan Walikota jangan tidak tinggal diam dan harus ajukan proposal mendukung IKN,” kata Faisal.

Selain itu, pihaknya akan mendorong peran Gubernur Kaltim dan jajarannya bersama pelaku usaha dapat mendukung pembangunan IKN yang dilakukan oleh Badan Otorita IKN.

“Pemerintah Provinsi memiliki instansi yang bisa turut mendukung IKN. Misalkan, untuk sektor pertanian dapat dibantu melalui Dinas Pertanian, untuk UMKM ada Disperindagkop dan sektor perikanan dibantu oleh Dinas Perikanan,” jelas Faisal.

Faisal menambahkan dalam memenuhi kebutuhan pangan di IKN, pertanian di Kaltim dapat didorong produktivitasnya. Melalui bantuan teknologi untuk pertanian mekanis yang modern dan tak memakai lagi cara lama.

“Teknologi harus sudah masuk di pertanian untuk IKN. Apalagi, kita memiliki Universitas Mulawarman. Nah, komponen lokal kita sebenarnya sudah siap dibawah Pemerintah Provinsi Kaltim serta walikota/bupati bagaimana duduk bersama dengan Badan Otorita IKN,” katanya.

Ditambahkan Binsar, pihaknya terus membangun dialog dari seluruh lapisan masyarakat bersama pengusaha lokal dengan Badan Otorita IKN agar sinergitas bisa terwujud. “Siapapun putra putri terbaik Kaltim yang menjabat di Badan Otorita IKN, harus percepat sinergi. Termasuk, Presiden harus melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN,” kata Binsar. (*)

Editor: MH Amal

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

TERBARU

- Advertisement -