HEADLINEKALTIM.CO, UJOH BILANG – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Bonifasius Belawan Geh, mengkritisi lambannya penyelesaian proyek-proyek infrastruktur strategis di wilayahnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pusat. Salah satu sorotan utamanya adalah proyek pembangunan Jembatan Long Gelawang yang mangkrak lebih dari empat tahun.
“Jembatan Long Gelawang ini mangkrak bertahun-tahun. Kami di Mahulu saja bisa menyelesaikan Jembatan Longgolaham dalam dua tahun, bahkan jembatan gantung di Datasuling hanya dalam satu tahun dengan kualitas baik. Mengapa proyek dari pusat terlalu banyak kendala?” tegas Bonifasius saat diwawancarai.
Kondisi Jembatan Long Gelawang menjadi simbol dari sejumlah proyek strategis di Mahulu yang belum rampung meski sudah direncanakan bertahun-tahun. Padahal, aksesibilitas yang memadai menjadi kebutuhan mendesak bagi wilayah ini yang memiliki tantangan geografis cukup berat.
Bupati mengungkapkan bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Mahulu telah berulang kali menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat dan provinsi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan ini. Permintaan itu mencakup peningkatan kualitas jalan, pengembangan bandara, hingga penyelesaian jembatan. Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai keberlanjutan proyek-proyek tersebut.
“Kami hanya meminta penjelasan, apakah proyek-proyek ini akan dilanjutkan, kapan diselesaikan, dan seperti apa prospeknya. Sampai sekarang belum ada laporan pasti kapan jembatan itu selesai. Kalau pengawasan dilakukan dengan baik, tentu pelaksanaannya juga akan baik,” ujar Bonifasius.
Bupati juga menyoroti perbedaan efisiensi antara proyek yang dikelola oleh pemerintah daerah Mahulu dengan yang ditangani oleh pemerintah pusat. Menurutnya, Mahulu berhasil menyelesaikan beberapa proyek infrastruktur besar dalam waktu yang relatif singkat, seperti Jembatan Longgolaham yang selesai dalam dua tahun dan jembatan gantung Datasuling dalam waktu satu tahun.
Hal ini, katanya, menunjukkan bahwa kendala sebenarnya bukan pada teknis pembangunan, melainkan pada koordinasi dan pengawasan dari pihak terkait.
“Kalau daerah kami bisa menyelesaikan dengan cepat, kenapa proyek pusat justru mangkrak? Ini yang perlu kami tanyakan dan harus ada evaluasi menyeluruh,” tambahnya.
Untuk mendukung usulan percepatan pembangunan, Pemkab Mahulu telah melampirkan data lapangan dan dokumentasi sebagai bukti kebutuhan infrastruktur yang mendesak. Sayangnya, respons dari pemerintah provinsi dan pusat dinilai belum maksimal.
“Tiap tahun kita usulkan, kita komunikasikan, dan kita jelaskan kebutuhan pembangunan. Tapi masih banyak kendala di lapangan,” tuturnya.
Artikel Asli baca di rri.co.id
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim
