Belum Ada Titik Temu Banggar DPRD Kutim dan TAPD, Kesepakatan Anggaran Multiyears Konsultasi Ke Instansi Hukum
HEADLINEKALTIM.CO, KUTAI TIMUR – Pembahasan APBD Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2023 serius dikawal DPRD Kutai Timur bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur agar dapat segera terselesaikan, namun secara riil – nya malah tidak ada titik temu antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Belum adanya titik temu antara Banggar DPRD Kutim dengan TAPD dilatar belakangi terkait
pengajuan Multi Years Contract (MYC) atau proyek tahun jamak oleh Pemkab Kutim.
Ditengah perkembangannya tersebut sejumlah fraksi turut memberikan masukan agar syarat administrasi dan mekanismenya terpenuhi dalam pengajuan Multi Years Contract (MYC), sehingga dalam pelaksanaan proyeknya nantinya tidak mendapatkan kendala.
“Yang pertama ingin saya sampaikan, saya atas nama pribadi menyampaikan permohonan maaf secara luas kepada masyarakat Kutim, karena sejujurnya kami di DPRD ini sudah ada kesepakatan dan jadwal pada Tanggal 24 itu kita akan Paripurna terkait APBD 2023,” terang Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan, SE, M.Si, saat diwawancarai terpisah Kamis (24/11) 2022.
Arfan kembali menjelaskan “Kemarin tahapan pembahasan anggaran di Banggar itu kita sudah sepakat APBD kita di 2023 dengan adanya penambahan 1,7 triliun sehingga menjadi 5,4 triliun dan itu di forum kemarin hampir semua fraksi yang sepakat, ini kita anggap sudah kuorum,” ucap Wakil Ketua II DPRD Kutim.
Legislator Partai Nasdem itu mengungkapkan, dengan kolektif kolegial di DPRD Kutim, anggaran yang dibahas telah disahkan Ketua DPRD Kutim dan disepakati bersama, bahwa APBD Kutim 2023 sebesar 5,4 triliun.
“Di saat Paripurna pembahasan APBD 2023 yang nilainya 3,6 triliun,pemerintah mengajukan multiyears dengan nominal 735 miliar. Hanya saja ada kelalaian antara lembaga ini dengan pemerintah karena tidak ada mencatumkan MYC saat Paripurna itu, akhirnya ini yang membuat teman-teman DPRD khawatir ada kesalahan, sehingga pada saat ada penambahan 1,7 triliun, pemerintah atas nama Bupati menyurat ke DPRD dan mengajukan program multiyears dengan anggaran 1,3 sekian triliun,” beber Arfan.
Arfan lebih merincikan, skema pembayaran proyek MYC yang diajukan Bupati itu meliputi APBD 2023 murni, APBD-Perubahan 2023, dan APBD Murni 2024. “Hanya saja agak alot pembahasan tadi, kita berharap bahwa tanggal 24 ini sudah sepakat. Ada teman DPRD yang agak ketakutan, kita apresiasi lah teman-teman DPRD ini karena pengajuan multiyears ini harus disepakati antara pemerintah dan DPRD,” imbuhnya.
Untuk melanjutkan pembahasan APBD 2023, Arfan mengatakan, sejumlah dewan meminta garansi dari pemerintah daerah bahwa apakah mekanisme pengasahan itu tidak cacat atau melanggar aturan.
Meskipun dalam rapat pembahasan, eksekutif menjawab masalah tersebut secara lisan, dewan tetap bersikukuh agar jaminan yang diberikan secara tertulis.
“Jadi teman-teman tadi mengusulkan untuk konsultasi ke Kejari, Kejaksaan, atau ke KPK. Tadi disepakati ada teman-taman di DPRD yang mungkin berangkat untuk konsultasi ke KPK apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak,” tutur Arfan.
Terkait masalah tersebut, Arfan kembali menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kutim. Ia juga mengapresiasi niat pemerintah daerah dalam pembangunan.
“Pemerintah daerah telah mengajukan usulan pembangunan cukup luar biasa, mudah-mudahan di akhir bulan ini, paling tidak tanggal 30 November ini APBD sudah disahkan. Apapun bentuknya sepakat atau tidak APBD harus disahkan,” ungkapnya.
Kembali pada MYC, Arfan berharap permasalahan yang ada menemui solusi dan kesepakatan terbaik antara legislatif dan eksekutif.
“Mudahan hasil konsultasi itu tidak ada permasalahan sehingga apa yang diajukan pemerintah soal multiyears ini bisa terlaksana, karena kalau tidak terlaksana sangat disayangkan karena anggaran kita ini cukup mumpuni, 5,4 triliun,” tutup Arfan. (adv/rin).
Related posts
Terbaru
