Ancaman Krisis Iklim, Bukti Kekuatan Modal ‘Menjajah’ Bangsa Sendiri
Aktivis lingkungan Kaltim menggelar aksi di tengah banjir. (Ist)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA –Sejumlah aktivis lingkungan membentangkan spanduk sebagai bentuk peringatan akan ancaman krisis lingkungan di Kaltim.
Spanduk panjang dibentangkan di tengah-tengah banjir yang menggenangi jalan di Kota Samarinda. Aksi ini dilakukan tepat pada peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia, Selasa 17 Agustus 2021.
Momentum HUT RI ke-76 ini memang dimanfaatkan para aktivis dari Kelompok Bunga Terung Kaltim sebagai penguat pesan bahwa Indonesia, khususnya Kaltim, justru masih dijajah. “Dijajah” oleh kepentingan penguasa yang berpihak pada kepentingan modal besar.
Kelompok ini menyitir data Rencana Tata Ruang Wilayah yang dirilis Pemerintah Provinsi Kaltim, maka baru sekitar 17,3 persen dari total 12,7 hektare lahan daratannya yang masuk dalam kawasan lindung Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).
Sementara 87,7 persen lahan sisanya, diberikan kepada perusahaan untuk dikeruk isinya. Adapun jika berkaca dari datanya:
- Luasan konsesi industri tambang batu bara mencapai 5,3 Juta hektare
- Luas konsesi industri Minyak dan Gas (Migas) mencapai 13,9 Juta hektare
- Luas perkembunan Kaltim mencapai 3,3 Juta hektare
- Luas Hak Pengusahaan Hutan mencapai 4,3 Juta hektare
- Luas Hutan Tanaman Industri mencapai 4,5 Juta hectare.
Jika dikalkulasikan, total lahan yang digarap oleh pemilik modal mencapai 31,8 Juta hektare. Padahal total luas wilayah Kaltim, jika diukur dari darat hingga 12 mil laut, hanya mencapai 16 Juta hektare saja. Loh, bagaimana bisa?
“Menurut kami, hal ini terjadi karena pemberian izin yang tumpang tidih serta tidak mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan ruang hidup untuk masyarakat serta lingkungan hidup,” kata aktivis Kelompo Bunga Terung, Maulana Yudhistira, dalam keterangan tertulis yang diterima media ini.
Alih-alih mempersiapkan diri serta menjaga komitmen Paris Climate Accords untuk mengurangi peningkatan suhu bumi agar tidak meningkat 1,5 derajat Celcius, tumpah ruahnya pemberian izin kepada industri ekstraktif Kaltim justru mempercepat kenaikan suhu bumi itu sendiri.
Perjanjian Paris seolah janji manis kepada pihak internasional dari pemerintah Indonesia dan Provinsi Kaltim. Setiap kali suhu bumi semakin meningkat, setiap itu juga kita diri kepada kiamat. Tidak lain dan tidak bukan, kita adalah pelaku kiamat itu sendiri.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak lain untuk sadar bahwa krisis ekologis itu sangat nyata. Kita tidak merdeka seutuhnya saat ancaman kiamat iklim semakin nyata di Kaltim,” pungkasnya.
Pos terkait
Terbaru
