HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk segera memperbaiki akses jalan di Kecamatan Lambing, Muara Lawa, Kutai Barat yang sejak beberapa hari ini terendam banjir.
Dirinya juga mendorong Pemprov Kaltim untuk segera meminta kepada seluruh perusahaan pertambangan yang ada di wilayah tersebut untuk menyalurkan dana CSR nya untuk perbaikan infrastruktur yang menghubungkan tiga kabupaten, yakni Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara.
“Masyarakat Kubar (Kutai Barat) sudah sepekan ini akses jalan dari Samarinda menuju ke Kubar, khususnya daerah Lambing, Muara Lawa terendam banjir. Pertama memang curah hujan tinggi dan Sungai Mahakam meluap, tapi sebelum ini tidak ada kejadian yang sangat dahsyat seperti ini,” ujarnya baru-baru ini saat melakukan interupsi di rapat Paripurna DPRD Kaltim.
Dikatakannya, permohonan dari Bupati Kutai Barat kepada Pemprov untuk mengingatkan 3 perusahaan pertambangan besar yang ada di Kutai Barat, yang disinyalir sebagai pembawa penyebab banjir akibat proses produksi perusahaannya.
“Bupati mengingatkan provinsi terkait pertambangan. Karena disinyalir bahwa faktor penyebab banjir adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh 3 perusahaan yang masuk dalam satu perusahaan besar PT BYG,” sebutnya.
“Kita tahu BYG ini sangat murah hati, CSR dilempar ke luar pulau Kaltim, tapi sekarang banjir kita yang panen. Saya minta atas nama masyarakat agar 3 perusahaan itu merealisasikan CSR untuk membantu kampung yang terendam, untuk membantu beban mereka akibat banjir” ujarnya.
Anggota DPRD Kaltim yang duduk sebagai Ketua Komisi III ini meminta Pemprov Kaltim dapat bertindak tegas dan segera mengambil sikap terkait persoalan tersebut, mengingat akses jalan tersebut sangat vital.
“Mohon sikap tegas, karena ini satu-satunya jalur yang menghubungkan antara Kukar dengan kabupaten lain yang menuju Kubar dan Mahulu. Alternatif lain hanya lewat kapal, jadi tidak ada jalan lain karena terendam,” katanya.
“Khususnya di daerah Tajuk, di situ ada 2 flyover yang kegiatan pertambangannya sangat aktif. Mohon Pemprov mengambil sikap tegas, karena penugasan pengawasan sudah dilimpahkan pada kita di provinsi. Jadi pada dinas terkait segera turun ke lapangan untuk menyikapi ini,” pungkasnya. (Adv/Ningsih)