HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Fraksi PPP DPRD Kaltim menyampaikan 6 poin penting atas nota penjelasan keuangan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kaltim tahun anggaran 2023.
6 poin tersebut diantaranya adalah rancangan APBD provinsi Kaltim tahun anggaran 2023 merupakan tahun ke-5 dari RPJMD tahun 2019-2023.
“Untuk poin ini, Fraksi PPP perlu meminta penjelasan keselarasan target dalam RPJMD dan capaiannya sampai tahun terakhir,” ucap Ketua Fraksi PPP Rusman Ya’qub.
Fraksi PPP melihat dalam Rencana Anggaran Pendapatan untuk tahun anggaran 2023 yang diperkirakan mencapai Rp 13,5 triliun meliputi, pendapatan asli daerah Rp 7,60 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 5,93 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 13,85 miliar.
“Apakah target dalam tahun terakhir RPJMD ini bisa menjawab secara maksimal target dan permasalahan Pemerintah, terutama dalam sektor infrastruktur dan layanan publik lainnya?,” lanjutnya.
Pada poin 3, Fraksi PPP juga meminta penjelasan kepada Pemprov Kaltim terkait penjelasan nota keuangan komponen sisa lebih perhitungan anggaran Silpa tahun 2022 sebagai penunjang penerimaan pembiayaan pemerintah dengan alokasi Rp 1,55 triliun.
“Pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 200 miliar untuk penyertaan modal Perusda. Pertanyaannya, Perusda mana saja yang menerima? Kami memandang, seringnya kita mengalokasikan dana untuk mendorong peningkatan kerja Perusda, tapi akhirnya banyak yang gagal dan anehnya, pada APBD tahun berikutnya masih memberikan suntikan dana penyertaan modal,” ujar Rusman Ya’qub.
Fraksi PPP juga mengingatkan Pemprov Kaltim mengenai kondisi jalan yang menjadi tanggungjawab provinsi, khususnya akses jalur Bontang, Berau dan Kukar, Kubar serta Mahulu yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat.
“Apakah alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil, atau transfer kepada daerah atau desa?,” ujarnya.
Terakhir, Fraksi PPP juga meminta penjelasan mengenai sasaran dan target dari belanja hibah yang direncanakan Rp 35,14 miliar dan belanja bantuan sosial Rp 14,62 miliar.
“Jumlah ini sangat besar dan kami minta penjelasan,” tutupnya. (Adv/Ningsih)
