HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk melakukan evaluasi kinerja berdasarkan mufakat bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dikatakan, seperti halnya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang semua usulan merupakan hasil dari musyawarah mufakat masyarakat. Kata dia, baik Musrenbang tingkat Kampung, Kecamatan, maupun Kabupaten.
Berdasarkan hasil musyawarah tersebut maka terbentuklah sebuah usulan yang menjadi kebutuhan skala prioritas satu.
“Usulan skala prioritas satu disampaikan saat musrenbang untuk direalisasikan dan diprioritaskan berdasarkan anggaran,” jelasnya.
Namun, Madri mengatakan, kerap kali terjadi keluhan dari kepala kampung karena usulannya tidak terealisasi hingga bertahun-tahun lamanya.
Kata dia, jika tidak terealisasinya perencanaan pembangunan suatu daerah disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Untuk itu dirinya menegaskan, seharusnya Pemerintah Kabupaten memberikan solusi alternatif sehingga pembangunan daerah dapat merata.
“Supaya kedepannya tidak ada lagi bahasa Kepala Kampung yang merasa kecewa,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Riska