src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Rapat paripurna ke-36 DPRD Kaltim dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Raperda tahun 2021 selesai digelar Jumat malam tadi di Gedung D lantai 6 Kantor DPRD Kaltim. (foto: Ningsih/headlinekaltim.co)
HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Rapat paripurna ke-36 DPRD Kaltim dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Raperda tahun 2021 selesai digelar Jumat malam tadi di Gedung D lantai 6 Kantor DPRD Kaltim.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK dan dihadiri oleh fraksi-fraksi. Sedangkan dari Pemprov Kaltim diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim Fathul Halim.
Anggota fraksi-fraksi DPRD Kaltim mayoritas mengingatkan pentingnya penerapan disiplin protokol kesehatan (Prokes) dan bersama-sama melawan Covid-19 termasuk mencegah penularan khususnya di Kaltim yang dari angka-angka masih tinggi. Tercatat 8 wilayah Kabupaten/kota masuk zona merah Covid-19.
Hal penting lainnya yang juga disampaikan anggota fraksi adalah agar Pemerintah Provinsi dapat memanfaatkan potensi PAD. Termasuk juga meminta kepada Pemprov Kaltim untuk fokus dan mengutamakan peningkatan infrastruktur, peningkatan SDM, pendidikan dan prioritas potensi wisata.
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK ditemui usai memimpin rapat paripurna mengatakan fokus prioritas infrastruktur dan hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus lebih diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi.
“Sekarang ini faktor pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, air bersih, listrik itu hajat orang banyak yang kita utamakan,” ucapnya pada headlinekaltim.co
“Ada hal lain juga yang menopang, mungkin pendidikan keagamaan, yang lain-lain dan ragam fasilitas olahraga,” timpal Makmur HAPK.
Disinggung soal kesepakatan anggota dewan terhadap penyampaian nota keuangan yang disampaikan oleh Pemprov Kaltim melalui Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi pada rapat paripurna ke-34 Jumat pagi, Makmur HAPK mengatakan masih akan mempelajari rancangan pos-pos anggaran-anggaran yang disampaikan tersebut.
Dia berjanji akan secepatnya mengambil keputusan sebelum batas akhir penetapan APBD tahun 2021.
“Itu kan angka notanya yang kita lihat nanti penjabaran. Nanti ada sesuatu kita lihat di lapangan yang masih kita lakukan, atau kita kurangkan. Kemudian yang wajar dan memang harus kita dukung, secepatnya kita kita setujui,” pungkasnya. (ADV)
Penulis : Ningsih
Editor : Amin