27.5 C
Samarinda
Wednesday, June 16, 2021

Soal Perda Aset, Kemendagri Sebut Kaltim Terlambat

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Kementrian Dalam Negeri menyebut Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kaltim terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD) atau aset termasuk terlambat.

Seharusnya, seperti provinsi yang lain di Indonesia, Kaltim sudah memiliki Perda PBMD yang terbaru selambat-lambatnya tahun 2016.

“Kaltim terlambat itu. Harusnya sejak 2016 sudah punya Perda terkait aset. Karena aturan di atasnya sudah berkali kali berubah,” kata Ketua Pansus PBMD DPRD Provinsi Kaltim Dr. Sarkowi V Zahry, S.Hut, MM, MSI, M.Ling, kemarin, saat  menjelaskan hasil konsultasi pansus ke Kementrian Dalam Negeri, beberapa hari lalu.

Kenapa tahun 2016, beber Sarkowi, karena Perda Kaltim terkait aset itu dibentuk tahun 2008 yaitu Perda Nomor 2/2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Perda itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan aturan di bawahnya baik Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang sudah berkali-kali berubah.

Lebih lanjut dikatakannya, Perda Kaltim Nomor 2 Tahun 2008 mengacu juga pada PP Nomor 6 Tahun 2006 yang diganti dengan PP Nomor 38 Tahun 2008. Kemudian dilakukan pembaharuan dengan PP Nomor 27 Tahun 2014.

“Kemudian dari PP tersebut diterbitkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Nah, sejak terbitnya Permendagri itu harusnya Kaltim merevisi Perda Nomor 2 Tahun 2008. Tapi, baru tahun ini Kaltim memulai memperbarui Perda tersebut,” kata anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Dapil Kutai Kartanegara (Kukar) ini.

Kehadiran regulasi terkait aset, sambung Sarkowi, sangat penting. Mengingat pengelolaan BMD yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan sampai pembinaan, pengawasan dan pengendalian. “Dengan Perda baru diharapkan pengelolaan aset bisa tersistem dengan baik dan lebih profesional,” tandasnya. (*)

Editor: MH Amal

Komentar

kaltim-terlambat/" data-order-by="social" data-numposts="5" data-width="100%" style="display:block;">
- Advertisement -spot_img

LIHAT JUGA

- Advertisement -spot_img

TERBARU

spot_img
Komentar