Beranda BUMI ETAM Persiapan Kampanye, Pemkot Samarinda Wanti-Wanti Paslon Soal APK

Persiapan Kampanye, Pemkot Samarinda Wanti-Wanti Paslon Soal APK

Asisten 1 Pemkot Samarinda Tejo Sutanoto. (Ningsih/headlinekaltim.co)
Advertisement

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda mendukung penuh persiapan tahapan kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2020.

Asisten I Pemerintah Kota Samarinda, Tejo Sutanoto mengatakan dalam hal penyediaan alat pelindung diri (APD) yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pilkada Samarinda, pemkot telah memenuhinya.

Jadi, pada tahap pelaksanaan Pilwali nanti, tidak ada yang mengeluhkan ketersediaan APD.

Advertisement

“Mengingat pelaksanaan Pilwali saat ini berada di masa pandemi, kami telah menyiapkan dan mengantisipasi berbagai hal untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada Samarinda. Diantara penyediaan APD, semua sudah kami sediakan anggaran sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik,” ucap Tejo dalam acara sosialisasi persiapan kampanye Pilkada 2020 yang digelar KPU Kota Samarinda.

Terkait alat peraga kampanye (APK), Tejo mengingatkan ada Perda yang mengatur tentang larangan memasang APK di tempat-tempat umum, seperti median tengah jalan, pohon, tiang listrik, traffic light, perkantoran, tempat ibadah dan sekolah-sekolah.

“Pemasangan APK harus sesuai Perda, tidak boleh melanggar. Median jalan tengah, ada taman ataupun tidak ada taman dilarang dipasang APK. Termasuk larangan memasang APK di pohon, tiang listrik atau traffic light karena itu mengganggu estetika kota, jangan pasang APK di tempat yang tidak pantas. Apalagi di perkantoran, sekolah atau tempat ibadah,” ujarnya.

Kepada Parpol atau Paslon yang melanggar terkait APK, maka Pemkot Samarinda tak segan-segan bertindak tegas.

Baca Juga  Ekonomi Indonesia Dekati Jurang Resesi, Pebisnis UMKM Harus Mampu “Out of the Box”

“Jika nanti ditemukan adanya APK yang dipasang di tempat-tempat yang dilarang, maka kami akan kerahkan Satpol-PP untuk menertibkan APK yang dipasang tidak sesuai aturan, sehingga jangan sampai disalahkan. Jangan sampai ada black campaign menuduh parpol lain. Kami minta Bawaslu turut mengawasi Satpol-PP yang mengeksekusi,” tegasnya.

Tejo juga mengharapkan pelaksanaan Pilkada ini tetap menerapkan protokol kesehatan, mengingat jumlah peningkatan kasus terkonfirmasi positif di Kaltim menempati posisi ke-4 nasional.

Untuk itu ia meminta KPU bersama dengan Paslon membuat pakta integritas yang menyangkut hal-hal dan kewajiban pelaksanaan protokol kesehatan.

Penulis: Ningsih

Komentar
Advertisement