23.3 C
Samarinda
Sunday, May 16, 2021

Pemprov Kaltim Diminta Serius Selesaikan Masalah Jalan Pendekat Jembatan Pulang Balang

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim Muhammad Adam meminta Pemerintah Provinsi untuk menseriusi masalah kepastian lahan untuk jalan pendekat Jembatan Pulau Balang sisi Balikpapan yang belum jelas karena pengadaan dan pembebasan lahan tak selesai.

Penetapan jalan pendekat Jembatan Pulau Balang sebenarnya sudah disetujui oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Namun, di lapangan jalan pendekat tersebut juga tidak jelas. Bahkan terkesan semakin rumit. Padahal direncanakan pembuatan infrastruktur jalan pendekat Jembatan itu akan dimulai tahun 2021 ini.

Politisi partai Hanura ini mengatakan, DPRD Kaltim sendiri sudah berulang kali mengundang Pemprov Kaltim, Dinas PUPR-PERA Provinsi Kaltim, BPJN Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten PPU serta Pemkot Balikpapan, juga instansi terkait untuk membahas masalah ini.

RDP yang dilaksanakan Komisi III DPRD Kaltim itu untuk mencarikan solusi. Diantaranya, terang Muhammad Adam, meminta bantuan dan dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN untuk pengerjaan dan pembebasan jalan pendekat Jembatan Pulau Balang.

“Kami juga menyarankan agar dapat dibantu dengan pembiayaan APBN,” ujarnya pada awak media, usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) Senin lalu.

Selanjutnya, kata Muhammad Adam, pihaknya meminta kepada pemerintah dan instansi terkait untuk dapat turun kembali ke lokasi calon ibu kota (IKN) untuk meninjau kondisi lokasi tersebut.

Terkait kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk perencanaan jalan pendekat Jembatan Pulau Balang, dia menjelaskan, jika dari 3 opsi perencanaan awal jalan pendekat Jembatan Pulau Balang, biaya konstruksi yang diperlukan sebesar Rp 1 triliun.

Baca Juga  DPRD Kaltim Minta Sekolah Tatap Muka Dibuka, Ini Alasannya

Anggaran ini memang sangat cukup fantastis. Karena harus membangun 3 jembatan, lantaran melewati 3 sungai kecil. Namun begitu pada opsi ini tidak ada pelepasan lahan.

Opsi kedua, Muhammad Adam menyebut, sudah ada penlocknya dari Balikpapan kurang lebih 129 hektar. Namun diperlukan riley pelepasan lahan dengan besaran mulai dari Rp 350 hingga 500 ribu per perkan. Nilai itu belum termasuk konstruksi yang diperkirakan akan menelan biaya Rp 900 juta. Sehingga total anggaran yang diperlukan pada opsi kedua ini mencapai angka Rp 1,2 triliun.

Baca Juga  Besok, Seno Aji Dilantik Jadi Ketua DPRD Kaltim

“Tapi pada opsi kedua ini, kami banyak menerima keluhan dari teman-teman penggiat lingkungan. Mereka menyebut bahwa itu terlalu dekat dengan kawasan hutan lindung dan Sungai Wain. Sedangkan opsi ketiga, kami menyampaikan untuk trade jalan dibuat di atas pesisir,” beber Muhammad Andi.

Mengenai infrastruktur jalan dan akses pendekat Jembatan Pulau Balang ini, Muhammad Andi menyebutnya sebagai jembatan “Abunawas”. Dia bahkan memprediksi akses jalan pendekat jembatan selama dua tahun ke depan juga belum selesai.

“Pendekat jalan Pulau Balang ini, berkali-kali saya bilang ini terulang lagi. Jembatan “abunawas”, ada jembatan tapi tidak fungsional. Dulu pernah ada kejadian di Kukar. Ini menurut saya dalam waktu 2 tahun tidak bisa fungsional. Karena jalan pendekat sisi Balikpapan sama sekali baru tahap penunjukkan lokasi penlocknya tahun kemarin. Beda dengan jalan pendekat dari sisi PPU, di tahun lalu sudah clear,” pungkasnya. (Advetorial)

Penulis : Ningsih
Editor: Amin

Komentar

- Advertisement -spot_img

LIHAT JUGA

- Advertisement -spot_img

TERBARU

spot_img
Komentar