src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Sosialisasi dan Advokasi Akreditasi Perpustakaan Batch II. (Foto: Riska/headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berau menggelar Sosialisasi dan Advokasi Akreditasi Perpustakaan Batch II pada 30 Juli 2026 di Ruang Sangalaki. Seluruh pengelola perpustakaan didorong melakukan pembenahan agar mampu memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dan menjawab kebutuhan masyarakat di era digital.
Mewakili Bupati Berau, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Warji, menyampaikan perpustakaan kini bukan lagi hanya tempat menyimpan koleksi buku, tetapi telah berkembang menjadi pusat pembelajaran, pusat informasi, ruang interaksi, hingga wadah kolaborasi yang mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi masyarakat. “Akreditasi bukan sekadar penilaian administratif atau untuk memperoleh sertifikat,” ucapnya.
Menurutnya, akreditasi merupakan instrumen evaluasi yang mendorong setiap perpustakaan terus melakukan pembenahan, mulai dari pengelolaan koleksi, pelayanan kepada pemustaka, kompetensi tenaga perpustakaan, pemanfaatan teknologi informasi, hingga tata kelola kelembagaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
Warji mengapresiasi capaian Kabupaten Berau yang berhasil mencatatkan 16 perpustakaan terakreditasi pada 2024, jumlah terbanyak di Kalimantan Timur. Bahkan, sejumlah perpustakaan sekolah berhasil menorehkan prestasi hingga tingkat nasional.
Ia mencontohkan Perpustakaan Garlip SMA Negeri 4 Berau yang berhasil menjadi juara di tingkat nasional dengan nilai yang sangat membanggakan. Menurutnya, keberhasilan tersebut membuktikan kualitas pengelolaan perpustakaan di Berau mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia.
“Kalau ingin belajar mengelola perpustakaan yang baik, sebenarnya tidak perlu jauh-jauh. Perpustakaan SMAN 4 Berau sudah bisa menjadi tempat studi banding karena prestasinya sudah diakui secara nasional,” katanya.
Namun demikian, Warji mengingatkan bahwa keberhasilan perpustakaan tidak hanya diukur dari status akreditasi maupun kelengkapan fasilitas. Indikator yang paling penting adalah tingginya minat masyarakat untuk datang dan memanfaatkan perpustakaan.
“Percuma fasilitasnya lengkap kalau pengunjungnya sedikit. Artinya masih perlu upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan mengajak mereka datang ke perpustakaan untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan,” tegasnya.
Ia juga mendorong seluruh pengelola perpustakaan agar mengembangkan layanan berbasis inklusi sosial, sehingga dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya, penyediaan fasilitas seperti koleksi huruf braille perlu menjadi perhatian agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh akses informasi.
Warji berharap semakin banyak perpustakaan di Kabupaten Berau yang memperoleh akreditasi dengan hasil terbaik. Namun yang lebih penting, lanjutnya, adalah menghadirkan layanan yang berkualitas, inovatif, inklusif, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, pemerintah kampung, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk membangun budaya literasi yang kuat di Bumi Batiwakkal,” pungkasnya. (Adv60/Riska)