src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Pembangunan Kukar yang tiap tahun berjalan melalui APBD Kukar, dinilai Wakil Ketua DPRD Kukar, Alif Turiadi belum selasar dengan penaganan kemiskinan di Kukar, ini dibuktikan angka kemiskinan di Kukar lumayan tinggi.
“APBD kita hampir tembus Rp 7,2 triliun, namun belum mampu mengurangi angka kemiskinan yang mencapai 7 persen,” sebut Alif, Senin 10 Oktober 2022, saat lakukan RDP bersama Ormas Bubuhan Suara Rakyat(Busur) Kukar.
Ketua DPD Partai Gerindra Kukar ini menyebut, pembahasan rencana APBD 2023 saat ini, masih ada di tahap konsinyering. Sehingga apa yang menjadi rekomendasi atau masukan masyarakat, bisa menjadi masukan yang positif bagi Pemkab Kukar.
“Masukan dari masyarakat kita terima, Insya Allah bisa kita rekomendasikan ke pemerintah,” pungkasnya.
Ditambahkan politisi Gerindra lainnya, Sopan Sopian menyebut, penanganan kemiskinan di Kukar harus dilakukan lintas Organisasi Perangkat Daerah(OPD) agar penangananannya bisa lebih cepat dan tepat. Ketua Komisi II DPRD Kukar ini menyebut juga, Kukar adalah kabupaten terkaya, sangat disayangkan jumlah penduduk miskinnya juga tinggi.
“Kalau hanya mengandalkan Dinas Sosial untuk penanganan kemiskinan pasti tidak sanggup, apalagi anggaran yang dikelola Dinsos sangat minim,” pungkasnya.(Adv 16/Andri)