24.4 C
Samarinda
Wednesday, February 21, 2024

Partisipasi Pemilih Pilkakam Serentak 2023 Berkisar 75 Persen, Kakam Terpilih Dilantik 14 Desember

HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) serentak tahun 2023 diikuti sebanyak 173 bakal calon kakam dari 53 kampung dengan jumlah 75 TPS, dan 54.491 pemilih di 12 kecamatan, Kabupaten Berau.

Kepala Bidang Pemerintahan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Sudirman menyampaikan, partisipasi masyarakat yang mengikuti Pilkakam serentak tahun 2023 rata-rata berkisar 75 persen.

Menurutnya, dari pemilih yang ditetapkan memang tidak semua hadir. Berdasarkan data, ada beberapa kampung yang tingkat kehadiran pemilih tidak mencapai 100 persen.

“Dari hasil, 75 persen pemilih hadir menggunakan hak pilihnya. Kami juga mengapresiasi masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya dan meluangkan waktu serta kesempatannya dalam Pilkakam serentak ini,” jelasnya pada Kamis, 26 Oktober 2023.

Dikatakannya, pelaksanaan Pilkakam serentak pada tanggal 24 Oktober 2023 sudah sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan.

Melalui Surat Edaran Bupati Berau juga menyampaikan kepada pihak perusahaan, universitas atau sekolah untuk memberikan kesempatan kepada karyawan, serta para pelajar untuk menggunakan hak pilihnya.

“Atas seluruh kerja sama dari panitia kabupaten, kecamatan, kampung, serta aparat pengamanan dari Polres, Kodim, dan seluruh stakeholder lainnya bersama-sama meyukseskan pilkakam ini sehingga bisa berjalan dengan lancar dan tertib,” ungkapnya.

Disampaikan, tidak ada kendala, hambatan, dan permasalahan besar saat pelaksanaan. “Hanya saja permasalahan yang berkaitan dengan teknis administrasi ada sedikit, hal ini bisa diselesaikan dengan panitia kecamatan maupun kampung. Berkat koordinasi kita, pilkakam serentak berjalan dengan aman dan lancar sesuai tahapan yang ditentukan,” bebernya.

Terkait laporan dari masyarakat baik kecurangan atau hal lain, lanjut dia, selama ini belum ada yang masuk secara resmi ke panitia kabupaten. “Kalau informal-informal ada. Itu semua ada mekanismenya, apakah di panitia kampung, kecamatan, atau kabupaten yang akan kita selesaikan terkait permasalahan yang dilaporkan. Kalau pun ada silahkan disampaikan, tapi harus disertai dengan bukti dan dokumen pendukung lainnya. Kalau asumsi tidak bisa,” tuturnya.

Ditambahkannya, nanti akan ada tahapan yang direkap berdasarkan dari hasil laporan perhitungan suara TPS. Untuk saat ini, kata dia, belum dalam bentuk berita acara.

“Sementara, ini yang baru kami laporkan kepada Bupati dan pemerintah provinsi, karena kami belum menerima berita acara. Tahapannya baru pleno panitia pemilihan kampung, itu penetapan calon, perhitungan suaranya berapa untuk calon yang terpilih, baru tanggal 25-31 Oktober panitia melaporkan kepada BPK,” ucapnya.

Jadi, nanti ada mekanisme yang berkaitan dengan proses penetapan calon terpilih. Setelah panitia lapor ke BPK, kemudian BPK menetapkan calon terpilih. “Kalau ada permasalahan atau keberatan, nanti sejauh mana langkah yang diambil dari panitia kampung, kecamatan, maupun kabupaten. Kami punya waktu untuk menyelesaikan itu satu bulan,” ujarnya.

“Bulan November mereka laporkan, nanti kita urus SK-nya, kalau ada pemilihan ulang juga sudah kita atur mekanismenya dan untuk pelantikannya tanggal 14 Desember mendatang,” pungkasnya. (Riska)

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

TERBARU

- Advertisement -