27.6 C
Samarinda
Friday, September 24, 2021

Pansel Sekdaprov Kaltim Tak Jelas, DPRD Ingatkan Soal Penunjukan Plt Berkepanjangan

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Desakan pembentukan tim panitia seleksi (Pansel) jabatan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bergulir. Ini mengingat masa kerja Sekdaprov Kaltim HM Sa’bani akan segera berakhir pada Februari 2022 mendatang.

Waktu yang tersisa 5 bulan ini, justru Pemprov Kaltim dan DPRD mengalami kebuntuan komunikasi terkait persiapan pembentukan tim Pansel tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin Siruntu menyebut, pembentukan tim Pansel Sekdaprov Kaltim harusnya telah dikomunikasikan dari pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltim.

Namun, hingga saat ini dirinya belum pernah mendapat informasi apapun. “Sampai sekarang kita belum ada komunikasi,” ucapnya pada awak media, Senin kemarin.

Menurut dia, pembentukan tim Pansel harus dilaksanakan terlebih dahulu. Sebelum menentukan syarat untuk calon Sekdaprov.

Ditambahkannya, penjaringan antara jabatan Sekda dengan kepala OPD punya proses berbeda. Terlebih lagi, jabatan Sekdaprov Kaltim sempat terjadi kekosongan sehingga dilakukan penunjukkan  pelaksana tugas (Plt).

Sementara, dengan kewenangan Plt yang terbatas, dikhawatirkan akan berdampak pada “macetnya” program-program strategis Pemprov Kaltim.

“Komisi I mendesak agar segera dibentuk Pansel itu, supaya nanti tidak terulang peristiwa yang lama, yaitu Plt yang diperpanjang terus. Maka, untuk menghindari Plt yang berkepanjangan, alangkah baiknya segera dibentuk tim seleksi Sekdaprov Kaltim. Mengingat masa bakti Pak Sa’bani itu 3 sampai 4 bulan saja lagi. Februari beliau sudah harus check out dari Pemprov Kaltim,” terangnya.

Jika tahapan tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan, maka pihaknya akan mengirimkan surat teguran kepada BKD Kaltim dan Pemprov Kaltim. “Nanti disurati, ada hak kita menegur. Komisi 1, kewenangan yang melekat di DPR,” tegasnya.

Anggota DPRD Kaltim Syafruddin mengatakan ada perbedaan antara seleksi pejabat di OPD dengan seleksi jabatan Sekdaprov.

” Seleksi Sekdaprov itu endingnya atau keputusan final ada di Presiden, karena Kepres. Kalau misalnya seleksi OPD tidak ada Kepres-nya, cukup SK Gubernur. Eselon I beda, padahal dalam regulasi, masa pembentukan Timsel 6 bulan menjelang berakhirnya masa tugas Sekda. Tapi tidak tahu ini alasannya apa,” terangnya.

“Maka kalau estimasi dalam proses internal Timsel ‘kan belum tentu 1 atau 2 bulan selesai di Jakarta. Kan pengalaman kemarin (Plt) berbulan-bulan, sampai diperpanjang beberapa kali. Artinya ini yang kita hindari, jangan sampai kebijakan strategis pembangunan Kaltim terhambat. Karena Pimpinan ASN dipimpin oleh Plt, yang jelas kewenangannya terbatas,” katanya.

Syafruddin menilai, selama ini komunikasi antara Pemprov Kaltim sebagai eksekutif dengan DPRD Kaltim sebagai Legislatif kerap buntu, terkesan tak kompak. Acap kali informasi yang dianggap krusial tak sampai ke telinga masing-masing. “Pemerintahan dengan legislatif ini komunikasinya buntu, tidak ada informasi yang terkonfirmasi,” tutupnya.

 

Penulis: Ningsih

Editor: MH Amal

Komentar

- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU

Komentar