HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry mengatakan legislatif saat ini fokus membahas rencana kerja (Renja) DPRD Kaltim untuk tahun anggaran 2022.
“Saat ini kita konsen kepada yang di luar jadwal, yaitu pembahasan Renja karena itukan untuk APBD 2022 sehingga di aturannya Renja itu diputuskan sebelum pengesahan kesepakatan APBD 2022. Kalau yang sekarang ini, masuk ke Renja yang kita putuskan tahun lalu,” ucapnya pada awak media usai mengikuti pertemuan dengan Ketua KPK RI Firli Bahuri, di Gedung D lantai 6 Kantor DPRD Kaltim, Kamis 14 Oktober 2021.
Disinggung mengenai upaya antisipasi kemungkinan terulangnya kejadian tidak diketok persetujuan APBD-P tahun anggaran 2021, terang Sarkowi, APBD lahir berdasarkan adanya kesepakatan antara DPRD Kaltim dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
“Keinginan untuk tidak terjadi jangan hanya DPRD karena yang namanya APBD itu kesepakatan bersama. Jangan sampai terulang, artinya TAPD juga harus punya prinsip yang sama. Dewan punya prinsip yang sama bersama TAPD, tapi kalau soal tahapan itu sudah diatur oleh Permendagri apa yang bisa disepakati,” terangnya.
Untuk itu, Sarkowi V Zahry mengingatkan Pemprov Kaltim, khususnya TAPD dapat benar-benar melakukan evaluasi bersama DPRD Kaltim.
“Supaya ke depan, TAPD dan DPRD sama-sama punya komunikasi politik yang bagus. Menurut saya, kendalanya selama ini komunikasi politiknya. Yang saya tahu, inikan kita membahas APBD, jadi APBD ini sebagai pelaksanaan dari fungsi DPR, fungsi budgeting sehingga otomatis kita harus meyakini dan sadar bahwa apa yang kita bahas, dianggarkan adalah yang dibahas. Masa’ kita mau mengesahkan APBD terus tidak pernah dibahas? Kami tidak mau nanti muncul program-program yang tidak pernah dibahas,” pungkasnya.
Penulis: Ningsih
Editor: MH Amal