22.8 C
Samarinda
Monday, July 15, 2024

OTT Bupati Kutim, SAKSI Dukung KPK ‘Kebiri’ Politik Dinasti

HEADLINE KALTIM, SAMARINDA – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapat dukungan dari Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

KPK dan aparat penegak hukum lainnya, diminta untuk memperketat pengawasan terhadap daerah-daerah yang sarat dengan praktek “politik dinasti”.

“Sebab di bawah kendali politik kekerabatan tersebut, potensi tindak pidana korupsi akan jauh mudah terjadi,” ujar Herdiansyah Hamzah, Sekretaris SAKSI.

Menurut Herdiansyah, persekongkolan jahat yang mengarah kepada perampokan dan negara akan jauh lebih efektif di bawah kendali politik dinasti ini.

KPK sendiri telah menetapkan Bupati Kutim dan Istrinya yang menjabat sebagai Ketua DPRD beserta 3 orang Kepala OPD dan 2 pihak swasta, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

“”OTT KPK di Kutai Timur tersebut, setidaknya mengajarkan kita tentang beberapa hal krusial, antara lain politik dinasti telah memberikan jalan yang lapang bagi perampokan keuangan negara,” ujar Herdiansyah.

Politik dinasti juga telah melumpuhkan check and balances sistem antara pemerintah dan DPRD. Sebab, kendali pengawasan berada di tangan satu keluarga. Jadi, mustahil akan ada kontrol yang kuat dan memadai di bawah kuasa politik dinasti.

“Keterlibatan 3 unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kasus OTT ini, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Dinas Pekerjaan Umum (PU), menandakan OPD-OPD telah menjadi sapi perah kepala daerah, yang hanya dijadikan bancakan untuk memperkaya pundi-pundi modal politiknya jelang Pilkada,” katanya.

Politik Berbiaya Tinggi

Selain itu, politik berbiaya tinggi (high cost politic) menjadi salah satu faktor yang mendorong perilaku korup kepala daerah.

“Biaya politik yang tinggi inilah, alasan yang memaksa para kandidat calon, khususnya petahana, untuk menghalalkan segala cara,” bebernya.

Hasil kajian Litbang Kemendagri menunjukkan bahwa untuk menjadi Walikota/Bupati dibutuhkan biaya mencapai
Rp 20-30 miliar, sementara untuk menjadi Gubernur berkisar Rp20-100 miliar.

Ongkos yang harus dikeluarkan ini, lanjutnya, tentu saja tidak sepadan dengan gaji yang bakal diterima oleh seorang kepala daerah.

Dengan kejadian OTT Bupati Kutim ini, SAKSI Unmul juga mendorong partai politik untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat secara serius agar dapat melahirkan pemilih yang rasional.

“Dengan demikian, politik berbiaya tinggi dalam Pilkada dapat kita tekan. Upaya pendidikan politik ini, termasuk pula perbaikan pola rekrutmen dan kaderisasi, menjadi jalan untuk membatasi eksistensi politik dinasti, yang secara nyata telah merusak sistem politik kita sekaligus melapangkan jalan korupsi,” ujarnya.

Penulis: Amin

 

Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim

- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU

POPULER