HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim HM Sabani menanggapi soal ketidakjelasan nasib Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Kaltim yang berada di Kutai Kartanegara.
Terkait ISBI Kaltim yang sejak tahun 2019 lalu tidak lagi menerima Mahasiswa baru, dan Pemprov Kaltim tidak lagi mengucurkan beasiswa jika ISBI memaksa menerima Mahasiswa baru, diakui HM Sabani.
“Pemprov memang menyelesaikan Mahasiswa yang ada saja, kalau ada penerimaan baru, sepenuhnya tanggungjawab ISBI,” ujarnya saat dikonfirmasi headlinekaltim.co melalui telpon, Senin sore, 25 Januari 2021.
HM Sabani juga menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pengurus ISBI terkait operasional kampus yang tak jelas dari Pemprov Kaltim, yang berdasarkan Dirjen Dikti, operasional ISBI menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.
“Karena janji Dikti untuk membangun kampusnya tidak direalisasikan,” tegas HM Sabani.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim Anwar Sanusi mengaku, terkait persoalan ISBI Kaltim, saat ini ia belum mendapatkan lanjutan Informasi, baik dari Pemprov Kaltim maupun ISBI Kaltim.
“Itu dulu sudah pernah dirapatkan, termasuk pak Jauhar. Yang datang itu dari Baperpeda, Baperpeda Tenggarong, pengelola ISBI Tenggarong, saya, banyak waktu itu. Saya tidak ngerti apa-apa. Dari awal itu, ISBI itu kan menempati gedung yang ada di Museum. Bagaimana urusannya sampai sekarang, masih mengambang,” terangnya.
“Setelah pertemuan itu tidak ada lagi koordinasi ke Disdik. DPRD sudah saya kasih tau juga, ISBI kita itu mandek, sudah ke sana kemari tidak ada titik temu,” bebernya.
Menurutnya, Pemprov Kaltim sendiri sudah menyiapkan tanah untuk pembangunan kampus ISBI.
“Sudah disiapkan tanah, tapi pengurusannya begitu. Mentoknya ke siapa, kita masih bingung. Yang jelas sampai sekarang itu tanahnya sudah ada, itu info dari Bapedda Tenggarong,” ujarnya.
Disinggung soal, kemungkinan adanya selipan anggaran untuk ISBI Kaltim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Anwar Sanusi memastikan itu tidak ada.
“Tidak ada, dari saya tidak ada. Saya kewenangan kan hanya SMA, SMK/SLB. Kalau perguruan tinggi tidak ada di saya,” pungkasnya.
Penulis : Ningsih
Editor: Amin