HEADLINEKALTIM.CO, JAKARTA – Pemerintah mengumumkan berbagai kebijakan strategis di sektor ekonomi menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Penurunan harga tiket pesawat domestik serta wacana penundaan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen menjadi sorotan utama. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong perekonomian nasional.
Menjelang libur akhir tahun, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menginstruksikan penurunan harga tiket pesawat domestik di seluruh bandara Indonesia. Kebijakan ini, menurut Juru Bicara Kemenhub Elba Damhuri, merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menghadapi tingginya harga tiket pesawat yang sering terjadi di periode liburan.
“Penurunan tarif ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat, terutama mereka yang ingin berlibur atau berkumpul dengan keluarga saat Natal dan Tahun Baru,” ujar Elba dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/11).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, juga memberikan kabar penting terkait rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen. Rencana yang awalnya dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025 ini hampir pasti diundur.
Luhut menyebut bahwa pemerintah ingin memberikan stimulus ekonomi terlebih dahulu, terutama kepada masyarakat kelas menengah. “Kami akan memberikan insentif dalam bentuk bantuan sosial sebelum menerapkan kenaikan PPN,” jelas Luhut. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Dalam upaya mendukung program 3 juta rumah per tahun yang menjadi target Presiden Prabowo, pemerintah melalui Perum Perumnas dan Kementerian BUMN tengah merancang berbagai kebijakan pendukung.
Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyatakan komitmen lembaganya untuk memberdayakan aset yang dimiliki guna mendukung program ini. Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut regulasi pembiayaan akan menjadi kunci utama keberhasilan program perumahan tersebut. “Jika regulasi pembiayaan dimudahkan, target 3 juta rumah dapat terealisasi,” ujarnya.
Pada sektor perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menjajaki kerja sama dengan Singapura untuk meningkatkan penjaminan mutu hasil perikanan Indonesia. Kepala BPPMHKP Ishartini mengungkapkan, rencana kerja sama meliputi peningkatan kapasitas pengujian hingga sertifikasi mutu dengan Singapore Food Agency (SFA).
“Kerja sama ini bertujuan memperkuat daya saing produk perikanan Indonesia di pasar internasional,” kata Ishartini. Langkah ini diharapkan membuka peluang ekspor lebih besar, terutama untuk produk perikanan unggulan.
Artikel Asli baca di Antaranews.com
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim