Langgar Protokol Kesehatan, Ehh Ternyata Bawa Sabu!

HEADLINEKALTIM.CO, PENAJAM - Sebanyak 405 warga prasejahtera di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang telah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Selasa, 2 Juni 2026 menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemiskinan Daerah Tahun 2026. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati PPU, Mudyat Noor kepada perwakilan KPM di Kantor Bankaltimtara Cabang Penajam sebagai bank penyalur. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah PPU Tohar, para asisten, staf ahli Bupati unsur Forkopimda, jajaran Bankaltimtara Cabang Penajam serta sejumlah kepala organisasi peringkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PPU. Dalam sambutannya, Bupati Mudyat Noor mengatakan bahwa program tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam menjalankan Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. “Pemerintah Daerah terus berupaya menjalankan berbagai strategi penanggulangan kemiskinan, baik melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat maupun penurunan kantong-kantong kemiskinan,” kata Mudyat Noor. Ia menjelaskan, sejak 2023 Pemkab PPU melalui Dinas Sosial telah menjalankan sejumlah program bantuan sosial, di antaranya BLT Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), BLT Kemiskinan Daerah, bantuan permakanan bagi masyarakat terlantar, hingga bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas. Untuk tahun 2026, Pemerintah Kabupaten PPU kembali menyalurkan BLT Kemiskinan Daerah kepada masyarakat miskin dan rentan miskin yang belum menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI maupun BLT Dana Desa. Sebanyak 405 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sebesar Rp270 ribu per bulan yang disalurkan sekaligus untuk enam bulan pada tahap pertama Januari hingga Juni 2026. Dengan demikian, masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp1.620.000. “Melalui bantuan ini diharapkan masyarakat dapat terbantu memenuhi kebutuhan pokoknya dan lebih fokus meningkatkan taraf hidup sehingga dapat terhindar dari kemiskinan ekstrem,” harapnya. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten PPU, Ainie menjelaskan bahwa penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat sesuai arahan Presiden RI. Ia menyebutkan, sebelumnya terdapat 743 usulan keluarga penerima dari desa dan kelurahan se-Kabupaten PPU. Setelah melalui proses evaluasi dan re-evaluasi menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), ditetapkan sebanyak 407 KPM sebagai penerima bantuan. “Namun, setelah penetapan terdapat dua KPM meninggal dunia dengan KK tunggal, sehingga jumlah penerima yang disalurkan menjadi 405 KPM,” jelas Ainie. Adapun rincian penerima bantuan terdiri dari Kecamatan Penajam sebanyak 274 KPM, Kecamatan Waru 36 KPM, Kecamatan Sepaku 54 KPM dan Kecamatan Babulu 41 KPM. Ainie menambahkan, sebanyak 191 KPM telah memiliki rekening Bankaltimtara, sementara 214 KPM lainnya dibuatkan rekening baru secara serentak di kantor cabang dan kantor cabang pembantu BPD Kaltim Kaltara di empat kecamatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten PPU terus mengalami penurunan. Pada 2023 angka kemiskinan tercatat sebesar 6,97 persen atau 11.190 jiwa, turun menjadi 6,69 persen pada 2024, dan kembali turun menjadi 5,78 persen atau 9.340 jiwa pada 2025. (jar) Berita Terkini, Ikuti Saluran WhatsApp headlinekaltim.co Gabung

Langgar Protokol Kesehatan, Ehh Ternyata Bawa Sabu!

Pos terkait

Lanud Dhomber Laksanakan Vaksinasi untuk Percepat Herd Immunity

BMKG Imbau Warga Pesisir Kaltim Waspadai Pasang Laut 1-10 Maret

Diongkosi Merawat Bibinya yang Sudah Pikun, Pemuda di Muara Jawa Malah Menganiaya

Pembangunan Dua Desa di Tenggarong Dinilai Makin Baik

Gunung Ruang Meletus, Bandara Samratulangi Manado Ditutup

Pembersihan Material Longsor, Jalur Teluk Bajau Ditutup

Terbaru