Komisi IV dan Dinsos Samarinda Bahas Program Orang Tua Asuh

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA– DPRD Kota Samarinda menggelar hearing terkait program orang tua asuh bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kota Samarinda di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kota Samarinda Lantai 1, pada Rabu 6 September 2023.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar menyampaikan ke awak media bahwa program ini sedang didorong oleh DPRD Kota Samarinda bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Baca Juga

2 tahun  lalu

DPRD Dorong Forum CSR Diaktifkan

365 huldi amal

Deni membeberkan bahwa dalam rapat tersebut pihaknya ingin memastikan kesiapan Dinsos Kota Samarinda dalam menjalankan program ini.

“Kita sudah menanyakan pada Dinsos Kota Samarinda terkait pembagian kerja, apakah sudah dibuat atau belum? Kita inginkan adalah kegiatan ini jika ditanya secara hukum ada pembagian kerja yang jelas dan wacana untuk masa percobaan,” bebernya.

Selain itu, program ini harus memiliki kejelasan capaian program. “Jadi kita juga perlu memastikan apa dampak positif dari program ini baik untuk pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Kunker ke Kubar dan Mahulu, Ini Rangkaian Agenda Gubernur dan Wagub

374 huldi amal

“Total data yang masuk untuk saat ini dari tiga kecamatan ada 37 anak yang rencananya akan mengikuti program anak asuh,” sambungnya.

“Jika ini sudah jelas baru dapat kita lakukan gerakan selanjutnya, tetapi jika ini belum jelas,  akan terkendala. Segera kami akan panggil lagi Dinsos Kota Samarinda,” tutupnya.

VALIDASI DATA

Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda Rusdi melihat masih banyak hal yang masih perlu dibahas dengan Dinsos Kota Samarinda.

“Masih perlu dibahas dengan Dinsos Kota Samarinda, tapi yang jelas sudah ada rencana untuk pengangkatan orang tua asuh,” bebernya.

Ia menyebutkan bahwa pihaknya mendorong Dinsos Kota Samarinda untuk kembali melakukan verifikasi data.

“Dinsos Kota Samarinda harus melakukan pendataan yang valid. Di mana data ini harus benar-benar dari anak yang tidak mampu dan diharapkan mendapatkan hak sosialnya untuk melanjutakan pendidikan. Itu yang sedang diupayakan,” katanya.

Ia berharap bahwa verifikasi data perlu disinergikan dengan Kementerian Sosial (Kemensos). “Data-data ini harus valid dalam data terpadu yang ada di Kementrian Sosial,” tutupnya.  (Misfan)