Beranda ADVERTORIAL Komisi II Panggil Pemprov, Kaji Wacana BKS dan MBS Naik Status Jadi...

Komisi II Panggil Pemprov, Kaji Wacana BKS dan MBS Naik Status Jadi Perseroan

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sutomo Jabir
Advertisement

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Dua perusahaan daerah yakni Bara Kaltim Sejahtera (BKS) dan Melati Bakti Sejahtera (MBS) diwacanakan untuk naik status menjadi Perseroan Terbatas (PT). Rencana tersebut sedang dikaji oleh DPRD Kaltim bersama dengan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sutomo Jabir mengatakan pihaknya berencana memanggil Pemprov Kaltim untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dua perusahaan tersebut.

Dia mengakui, banyak Peraturan Daerah (Perda) baru, yang mnjadi bumerang untuk DPRD Kaltim mengejar perusahaan karena banyak dari pasal-pasal dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum sinkron.

Advertisement

“Itu kan kemarin masuk di Komisi II, jadi ada 2 rancangan Perda untuk permintaan status hukum Perusda BKS dan MBS. Kemarin Komisi II ingin mengevaluasi dulu karena banyak Perda-perda yang baru, yang kemudian jadi boomerang bagi kita untuk mengejar mereka untuk PAJ,” katanya.

“Sebab pasal-pasal itu belum sinkron untuk PP 54/2017 karena mereka masih mencantumkan misalnya yang disetor ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu cuma 54 persen. 45 persen itu kemudian tertulis dalam Perda,” ujarnya.

Sutomo Jabir menjelaskan rancangan Perda masih banyak yang harus dievaluasi. Pasalnya, pada saat penyertaan modal tidak melalui konsultasi dengan DPRD sehingga pihaknya tidak ingin “kecolongan” lagi.

Sejauh ini, lanjut Sutomo, pihaknya sudah melakukan konsultasi dengan Biro Hukum dan telah memanggil Pemrov Kaltim yang kala itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim dan Asisten II Pemrov Kaltim. Itu untuk membahas kinerja dua perusahaan tersebut  yang dianggap bermasalah karena setoran-setoran setiap tahunnya menurun.

Baca Juga  Penanganan COVID-19 Tetap Dianggarkan di APBD 2021

“Terakhir kemarin kita minta Sekda sama Asisten II,  yang datang untuk kita hearing mengenai peningkatan status ini. Kenapa kita minta hearing karena kita ingin lihat komitmen, baik dari pemerintah untuk benahi dua Perusda ini. MBS itu kan masih menyisakan banyak persoalan. Mereka harus menyerahkan LKPD-nya, sama dengan BKS karena setoran dari tahun ke tahun itu kan tidak cenderung membaik,” jelas Sutomo.

Tahun 2021, kata Sutomo, dua Perusda tersebut setoran PAD-nya rendah. DPRD Kaltim harus melakukan evaluasi, terutama pada pasal-pasal yang mengatur tentang pembagian deviden 45 persen yang dianggap sebagai “dana sosial” sehingga hanya 55 persen yang masuk ke kas daerah.

“Untuk BKS itu sangat kita sayangkan karena BKS kan idealnya cuma sharing profit. Artinya dia cuma menerima pembagian fee dari hasil kerja sama itu. Kalau ditahan sebanyak 45 persen rasanya tidak rela juga kita kan, karena mestinya menjadi hak Pemerintah Kaltim. itulah yang masih jadi pembahasan komisi II,” katanya.

Dikatakannya, komisi II sebenarnya ingin memfinalisasi Raperda. Minimal ada rekomendasi yang dapat dihadirkan saat hearing bersama dengan Sekdaprov dan Asisten II. Namun, karena pejabat bersangkutan tak hadir, maka rapat tersebut ditunda.

Hadir saat itu hanya dari Biro Hukum dan Biro Ekonomi. Sementara, Pemprov Kaltim yang dianggap sebagai Pembina tidak mempunyai keputusan.

Baca Juga  Hari Terakhir Penutupan THM dan Karaoke, Ini Kata DPRD Kaltim

“Maunya Pak Sekdaprov dan Asisten II yang datang untuk memfinalisasi rancangan Perda ini supaya bisa kita ajukan ke paripurna nanti,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ningsih

Komentar
Advertisement