HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur tidak keberatan dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat dan kelompok buruh yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Bahkan, dewan menjanjikan kepada mahasiswa dan kaum buruh akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada DPR RI.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun mengatakan pihaknya menyambut baik aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Sikap yang diambil oleh DPRD Kaltim yaitu menghimpun aspirasi yang disampaikan oleh seluruh masyarakat, kemudian diteruskan kepada perwakilan di DPR RI.

“Sikap kita, ya kita menghimpun aspirasi masyarakat. Dari beberapa hari lalu, kita juga mendapatkan aspirasi dari mahasiswa dan kaum buruh. Tentu ini akan menjadi masukkan buat kita, dan tentunya akan kita sampaikan kepada perwakilan kita di DPR RI,” katanya.

Menurutnya, terkait satu tuntutan yang disampaikan mahasiswa yakni penandatanganan kesepakatan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja, dia siap melakukannya  sepanjang ada kesepakatan dari seluruh anggota DPRD Kaltim. “Kita lakukan kalau itu disepakati kawan-kawan. DPR ini kan kolektif kolegial, ya,” ucapnya.

Sejauh ini, diakui Samsun, DPRD Kaltim belum menentukan langkah selanjutnya. Namun, dia berjanji persoalan tersebut akan dibawa dalam agenda rapat yang akan dilaksanakan sesegera mungkin.

“Hari ini belum, nanti kita bawa ke rapat pimpinan. Cepat saja itu. Kebetulan tadi pagi lengkap semua anggota karena hari ini ada beberapa agenda rapat yang akan dilaksanakan. Kita juga sepakat, berikutnya akan adakan lagi rapat lanjutan,” janjinya.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub mengatakan tidak ada satupun orang yang berhak melarang orang untuk melakukan demo.

“Itu urusan mahasiswa, tidak ada satupun orang yang berhak melarang orang untuk demo. Tidak ada hak kita melarang orang,” ucapnya saat dikonfirmasi headlinekaltim.co, via sambungan telepon.

Terkait adanya keterlibatan anak-anak sekolah dalam aksi massa demonstransi, anggota Fraksi PPP ini menegaskan hal tersebut adalah kewenangan  aparat.  “Silakan nanti aparat yang menangani,” pungkasnya. (ADV)