Beranda BUMI ETAM Pembahasan KUA-PPAS Alot, Banggar dan TAPD Tarik Ulur Soal Ini

Pembahasan KUA-PPAS Alot, Banggar dan TAPD Tarik Ulur Soal Ini

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun.
Advertisement

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Tim Badan Anggaran (Banggar)  DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali bertemu untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021.

Rapat berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim, Karang Paci, Kota Samarinda pada Selasa 13 Oktober 2020 malam. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Saba’ni hadir. Rapat Banggar berjalan sedikit alot hingga berlangsung sampai pukul 23.00 WITA.

Rapat yang langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun ini tetap menolak rencana Pemprov Kaltim terkait anggaran belanja multiyears.

Advertisement

Beberapa alasan penolakan tersebut, di antaranya DPRD Kaltim mengganggap rencana yang diajukan Pemprov Kaltim tersebut melenceng dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Ini kaitannya dengan pembangunan jalan fly over di Muara Rapak yang dianggap sebagai kewenangan jalan negara. Untuk itu, DPRD Kaltim meminta kepada Pemprov lebih menekankan pendanaan APBN.

Ketidaksepahaman antara Banggar DPRD Kaltim dan TAPD Pemprov Kaltim, kata Samsun, cukup beralasan. Sebab, Gubernur Kaltim Isran Noor telah berkomitmen tidak akan lagi menjalankan program pembangunan multiyears. “Itu yang membuat teman-teman (anggota dewan) tidak sepakat,” katanya.

Samsun memaparkan, keinginan DPRD Kaltim adalah pembangunan tetap menggunakan rancangan anggaran single years atau tahun tunggal. Ia khawatir, program pembangunan tahun jamak akan membebani APBD Kaltim di tahun berikutnya.

Baca Juga  Berkas Pendaftaran Kembali Ditolak, AYL Akhirnya Pasrah

“Tiap tahun kita anggarkan tidak apa-apa,  tidak mesti multi years. Yang kita khawatirkan itu akan membebani seperti tahun 2016 sampai 2017. Kita sudah terikat kontrak multiyears dengan tol, kalau kita tidak anggarkan, kita terhutang dan akhir periode Gubernur biasanya harus berakhir kontrak multiyears. Akhirnya beban di belakangnya dari akhir kegiatan, anggaran yang lain dikorbankan,” terangnya.

“Kita anggarkan setiap tahun saja. Besarannya tergantung anggaran kita, kalau anggaran besar, kita angggarkan besar, kalau kecil menyesuaikan,” tambahnya.

Apakah dalam pembahasan KUA-PPAS memuat pembahasan kebutuhan pokok pikiran (pikir) anggota dewan alias dana aspirasi? “Tidak ada pembahasan itu,” tegasnya.

HM Saba’ni tak banyak berkomentar. Ia hanya mengatakan pembahasan bersama Tim Banggar DPRD Kaltim masih bersifat kebijakan umum anggaran program prioritas. “Pembahasan anggaran selalu di dewan, tidak di mana-mana,” ucapnya. (ADV)

Penulis: Ningsih

Komentar
Advertisement