Oleh: AGUNG WICAKSONO, S.H)*
Pada 27 November 2024 mendatang, masyarakat Kalimantan Timur akan menghadapi pemilihan gubernur (Pilgub) yang mempertemukan dua pasangan calon, yakni Isran Noor – Hadi Mulyadi dan Rudy Mas’ud – Seno Aji. Kontestasi ini akan menjadi momentum penting bagi masa depan provinsi yang kini menjadi perhatian nasional sebagai ibu kota negara (IKN). Namun, di balik semangat pesta demokrasi, ada ancaman serius yang bisa merusak jalannya pemilu, yaitu praktik politik uang.
Apa Itu Politik Uang? Politik uang adalah praktik memberikan uang atau bentuk imbalan lainnya kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan mereka dalam pemilu. Praktik ini bisa dilakukan secara terang-terangan maupun secara tersembunyi, sering kali dalam bentuk pemberian sembako, uang tunai, atau barang-barang lainnya.
Politik uang merupakan tindakan ilegal yang tidak hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga dapat merusak integritas dan legitimasi hasil pemilu. Politik uang sering kali dianggap sebagai cara cepat untuk meraih suara, tetapi dampaknya sangat merugikan bagi masyarakat luas. Dalam konteks Pilgub Kalimantan Timur 2024, politik uang bisa memicu terjadinya korupsi, menurunkan kualitas pemimpin yang terpilih, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.
Berikut Alasan Mengapa Politik Uang Harus Ditolak:
- Menghancurkan Integritas Pemilu
Pemilu adalah salah satu instrumen demokrasi yang dirancang untuk menghasilkan pemimpin yang mampu mengemban amanah rakyat. Ketika pemilih menentukan pilihan berdasarkan uang, bukan karena pertimbangan program atau kualitas calon, maka integritas pemilu menjadi terancam. Pemimpin yang terpilih melalui praktik politik uang cenderung lebih berorientasi pada pengembalian modal daripada bekerja demi kepentingan rakyat.
- Merugikan Masyarakat dalam Jangka Panjang
Meskipun uang yang diberikan kepada pemilih mungkin terasa menguntungkan dalam jangka pendek, dampaknya bisa sangat merugikan dalam jangka panjang. Ketika seorang calon menggunakan dana besar untuk membeli suara, maka setelah terpilih, ada kemungkinan besar mereka akan fokus mencari cara untuk mengembalikan pengeluaran tersebut, biasanya melalui korupsi atau kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik.
- Memicu Konflik Sosial
Politik uang juga bisa memicu ketegangan dan konflik di tengah masyarakat. Ketika sekelompok orang menerima uang untuk mendukung calon tertentu, sementara yang lain memilih berdasarkan preferensi pribadi, ketidakseimbangan ini bisa menimbulkan ketidakpuasan dan potensi konflik. Hal ini sangat berbahaya, terutama dalam situasi politik yang sudah memanas menjelang Pilgub Kaltim 2024.
Kemudian berikut beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menolak politik uang:
- Edukasi dan Sosialisasi
Sebagai bagian dari masyarakat yang sadar, kita bisa berperan aktif mengedukasi keluarga, teman, dan lingkungan sekitar tentang bahaya politik uang. Informasikan kepada mereka bahwa menerima uang dari calon adalah tindakan ilegal yang dapat dikenakan sanksi hukum.
- Laporkan Jika Menemukan Pelanggaran
Jika Anda mengetahui adanya praktik politik uang, jangan ragu untuk melaporkannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setiap laporan dari masyarakat akan membantu memperkuat pengawasan dan menjaga agar proses Pilgub berlangsung bersih.
- Pilih Berdasarkan Program dan Rekam Jejak
Luangkan waktu untuk mempelajari visi, misi, dan program kerja dari masing-masing pasangan calon. Pilihlah calon yang memiliki rekam jejak yang baik dan program kerja yang jelas untuk kemajuan Kalimantan Timur.
Mari Jadikan Pilgub Kaltim 2024 Sebagai Momentum Menuju Perubahan yang Lebih Baik
Kalimantan Timur berada di tengah perubahan besar dengan status barunya sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pilgub kali ini memiliki signifikansi yang luar biasa, karena gubernur terpilih akan memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal proses transisi ini. Jika pemimpin yang terpilih melalui cara yang tidak bersih, seperti menggunakan politik uang, maka kredibilitas dan kapabilitas dalam mengelola perubahan tersebut patut dipertanyakan. Sebagai masyarakat yang sadar akan pentingnya perubahan, kita harus mendukung proses demokrasi yang bersih dan transparan. Kita perlu memahami visi dan misi dari kedua pasangan calon, Isran Noor – Hadi Mulyadi serta Rudy Mas’ud – Seno Aji, untuk kemudian menentukan pilihan yang terbaik bagi Kalimantan Timur.
Melalui tulisan ini, saya mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk bersama-sama menolak politik uang. Jangan biarkan suara Anda dijual dengan harga yang murah. Suara Anda adalah amanah yang harus digunakan sebaik mungkin untuk memilih pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen terhadap pembangunan daerah.
Selain menolak politik uang, kita juga harus menjaga suasana damai dan harmonis selama masa pemilu. Perbedaan pilihan adalah hal yang lumrah dalam demokrasi, namun jangan sampai perbedaan ini memicu konflik atau perpecahan di masyarakat. Sebagai warga Kalimantan Timur yang berbudaya dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, mari kita bersama-sama menjaga perdamaian.
Mari kita sikapi pemilu ini dengan penuh kedewasaan. Hargai perbedaan pilihan dan dukunglah proses pemilihan dengan cara-cara yang positif. Apapun hasilnya nanti, kita harus tetap bersatu dan bekerja sama untuk membangun Kalimantan Timur yang lebih baik.
Penutup
Pemilu bukan hanya tentang memilih siapa yang akan menjadi pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai masyarakat mendukung proses demokrasi yang bersih dan adil. Katakan tidak pada politik uang, dan gunakan hak pilih Anda dengan bijak. Mari kita buktikan bahwa masyarakat Kalimantan Timur adalah masyarakat yang cerdas, berintegritas, dan peduli terhadap masa depan daerahnya. Dengan demikian, Pilgub Kaltim 2024 akan menjadi contoh bagi daerah lain tentang bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik, jujur, dan damai. Bersama-sama, kita wujudkan Kalimantan Timur yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan.
Advokat)*
